Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Unimal, Bukhari. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Universitas Malikussaleh (UNIMAL) beberapa hari kebelakang sempat terjadi aksi unjuk rasa oleh mahasiswa/i UNIMAL, dikarenakan pemberlakuan perkuliahan secara Daring yang sebelumnya dilakukan secara luring.

Adapun Dialeksis.com, Selasa (07/09/2021) menghubungi Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Unimal, Bukhari.

Dirinya mengatakan, aksi unjuk rasa ini dilakukan bukan tanpa alasan, tentu ada aspirasi yang kami sampaikan kepada Birokrat UNIMAL, namun tak mendapati respon. Karena itu, Ada beberapa hal yang membuat kami melakukan aksi unjuk rasa berdasarkan Aspirasi yang kami sampaikan, yaitu:

1. Kebijakan rektor yang dinilai tidak konsisten terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

2. Adapun perkuliahan yang awalnya dilakukan secara luring, kemudian dirubah menjadi perkuliahan Daring.

3. Kemudian terkait UKT mahasiswa, ada lebih kurang 3.000 Mahasiswa/i yang menyerahkan berkasnya kepada ormawa, sampai saat ini tidak ada kejelasan dari rektorat UNIMAL..

Dari permasalahan tersebut, Bukhari mengatakan, yang paling disayangkan adalah untuk mahasiswa/i yang baru.

“Mereka dengan penuh semangat datang jauh dari kampungnya ke UNIMAL untuk berkuliah secara luring, bukan daring. Sesampainya disini dikeluarkanlah sebuah kebijakan perkuliahan dilakukan secara daring, yang saya pikir, hanya bagaimana kehidupan mereka disini yang serba mahal, sebagaimana anak kos yang harus pikir makan, kuota untuk daring, atau biaya sewa kos, dan sebagainya, jika memang diberlakukan daring kembali perkuliahan, lebih baik mahasiswa/i tidak usah ke UNIMAL, alangkah baiknya dirumahnya masing-masing, Daring dirumahnya masing-masing dikampungnya,” jelasnya.

Lanjutnya, “Namun, jika pulang kekampungnya lagi, berarti harus keluarkan biaya lagi untuk pulang dan sebagainya,” ucapnya.

Kemudian juga, Bukhari menanyakan, terkait UKT mahasiswa/i, mereka (Mahasiswa/i Baru) sudah bertanya-tanya, bagaimana UKT mereka? Bagaimana mengenai KRS mereka?.

"Karena sebagian dari mereka belum bisa mengisi KRS sama sekali, karena itu harus ada kejelasan dari pihak birokrat,” ujar Bukhari.

Bukhari menyampaikan, harus ada konsistensi terhadap birokrat tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

“Jika ada keraguan mengenai kebijakan yang dikeluarkan itu alangkah baiknya jangan dikeluarkan, dan jika ingin mengeluarkan suatu kebijakan untuk UNIMAL alangkah baiknya dimusyawarahkan dulu dengan Ormawa, karena Ormawa sangat paham dengan kondisi mahasiswa/i di UNIMAL,” tutupnya kepada Dialeksis.com. [ftr]