DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menghadap Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haythar, untuk melaporkan perkembangan persiapan dan kendala yang dihadapi jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh.

Kedatangan delegasi pelaksana Pemilu itu dipimpin langsung oleh Ketua KIP Aceh, Saiful, SE. 

Dalam keterangannya, Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, M. Nasir SIP MPA mengatakan, beberapa poin pembahasan pada pertemuan tersebut adalah mengenai rancangan tahapan dan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu di KIP kabubaten/kota. 

“Wali Nanggroe meminta laporan rinci untuk seluruh persiapan,” kata M. Nasir.

Ketua KIP Aceh, kepada Wali Nanggroe mengatakan, saat ini logistik yang baru dicetak hanya logistik pendukung, bukan logistik utama seperti surat suara. Rencananya, proses pengelolaan logistik utama, termasuk surat suara, akan dilakukan sekitar dinovember 2023 setelah ditetapkan DCT.

“Terkait anggaran yang disampaikan oleh bupati dan walikota, beberapa kabupaten/kota sudah memiliki anggaran yang tersedia. Namun, belum ada jumlah total keseluruhan yang diperlukan yang telah ditentukan,” lapor Saiful. 

Sejauh ini, hanya dua dari 23 kabupaten/kota yang sudah melaksanakan penandatanganan NPHD anggaran pilkada tahun 2024, yaitu Aceh Selatan dan Gayo Lues. 

“Meskipun ada beberapa kabupaten/kota yang sudah mencapai kesepakatan mengenai besaran anggaran pilkada tahun 2024,” tambah Saiful.

Sesuai arahan dari KPU RI, bahwa NPHD anggaran pilkada tahun 2024 harus ditandatangani paling lambat pada November 2023.

Menanggapi laporan yang disampaikan KIP, Wali Nanggroe mengatakan, terkendalanya anggaran menjadi suatu masalah bagi persiapan pelaksanaan Pemilu di Aceh. 

“Ini seharusnya tidak berlaku demikian, karena pemilu adalah pesta demokrasi rakyat, dan ini menjadi tanggungjawab pusat, kenapa anggarannya belum juga turun, ini jadi masalah,” tegas Wali.

Oleh karena itu, Wali Nanggroe meminta laporan rinci dari KIP Aceh untuk menjadi bahan kajian. Selanjutnya Wali Nanggroe akan menempuh upaya-upaya agar permasalah tersebut dapat segera teratasi. 

“Saya meminta diberi laporan rinci, kabupaten/kota mana saja, berapa kira-kira anggaran yang diperlukan, Insya Allah nanti akan saya usahakan kepada pihak yang berwenang agar anggaran yang diperlukan segera turun,” kata Wali Nanggroe.