Kepemimpinan Aminullah Usman dan Zainal Arifin telah membawa perubahan signifikan bagi Kota Banda Aceh. [Foto: Pemko Banda Aceh]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hampir genap 5 tahun Aminullah Usman bersama Zainal Arifin menakhodai Pemerintahan Kota Banda Aceh. Amin - Zainal berhasil membenah ibukota Provinsi Aceh ini menjadi lebih baik dari segala sektor secara signifikan.

Dalam peningkatan pelayanan masyarakat, bisa dilihat dari hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diresmikan langsung Deputi Bidang Pelayanan Publik Menpan RB, Diah Natalisa, pada Desember 2019 lalu.

MPP dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung. Pelayanan dalam MPP dikombinasikan menggunakan teknologi informasi guna mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh layanan pemerintahan dan swasta.

Selain itu, sejak menjabat sebagai pemimpin kota, Aminullah Usman bersama wakil walkot Zainal Arifin juga berhasil meningkatkan basis infrastruktur kota dengan pemanfaatan teknologi. Segala pintu pelayanan pun terbuka melalui nomor pengaduan call center, atau aplikasi laporan pada setiap OPD.

Selanjutnya, bidang infrastruktur juga banyak dilakukan pembenahan. Seperti menyulap bantaran Krueng Daroy yang awalnya kumuh menjadi destinasi wisata baru bagi masyarakat.

Tak hanya itu, wajah lama lokasi tamasya Ulee Lheue pun kini telah direvitalisasi. Masyarakat dapat bersantai dengan nyaman bersama keluarga dengan adanya taman-taman baru, termasuk Ulee Lheue Park yang dibangun pemerintah.

Kemudian, era Amin - Zainal juga membangun fasilitas Gedung Pustaka megah bertaraf Internasional bagi generasi literasi. Gedung yang memiliki perpaduan antara gaya modern dengan sentuhan etnik tradisional Aceh itu, juga akan menjadi destinasi wisata literasi baru bagi warga yang berkunjung ke Kota Banda Aceh.

Pemerintah era ini juga menciptakan bangunan yang representatif, yakni Gedung Dinas Syariat Islam dan BPBD guna melayani masyarakat secara maksimal.

Perhatian Amin - Zainal lainnya terhadap masyarakat bisa juga dilihat dari pembangunan jalan-jalan di kota yang serius ditangani setiap tahunnya.

Momen penting lainnya, ialah pemindahan pasar tradisional Peunayong ke Pasar terpadu Al Mahirah Lamdingin demi menata kembali wajah induk kota yang kian harinya semakin semrawut. Meski sempat menuai pro dan kontra, namun Amin - Zainal berhasil meyakinkan hati masyarakat untuk menjadikan Banda Aceh lebih baik di masa mendatang.

Perhatian pemerintah terhadap pelaku UMKM pun dikatakan cukup tinggi. Inovasi Aminullah menghadirkan LKMS Mahirah Muamalah sangat berpengaruh dalam memecah kebuntuan pelaku usaha dalam soal permodalan. Lembaga keuangan yang mencuri perhatian Nasional ini mampu menjadikan Banda Aceh sebagai kota ramah permodalan dan bebas rentenir.

Amin - Zainal juga menaruh atensi khusus terhadap penyelesaian permasalahan layanan air bersih. Tak tanggung-tanggung, puluhan miliar dana telah dikucurkan untuk PDAM Tirta Daroy guna membenahi persoalan klasik di ‘Kota Gemilang’ ini.

Isu pelayanan air bersih pula yang menjadi salah satu komitmen Amin - Zainal pada masa kampanye untuk diselesaikan. Sejak 2017 hingga 2020, pemko sudah mengucurkan anggaran sebesar Rp61 miliar untuk penuntasan problem air bersih.

Hingga kini pemko mencatat tingkat pelayanan air bersih PDAM telah mencapai 98 persen, dan berdasarkan hasil audit BPKP Tirta Daroy dalam kategori sehat.

Teranyar, dalam 5 tahunnya Aminullah Usman bersama Zainal Arifin sukses membangun dan merehab rumah duafa sebanyak 784 unit rumah menjadi rumah layak huni.

Namun, 3 tahun terakhir masa kepemimpinan dihadapkan dengan pandemi Covid-19 yang dimana sangat berpengaruh pada pendapatan daerah. Menghadapi hal tersebut Amin - Zainal pun lakukan fundamental di berbagai sektor infrastruktur Kota Banda Aceh.

Tingkat ketimpangan di Banda Aceh semakin rendah. Kesenjangan sosial ini bisa kita lihat berdasarkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi. Seperti diketahui, IPM Banda Aceh berhasil menempati posisi kedua setelah Yogyakarta dengan angka 85,71 (BPS 2021). Hasil tersebut berdasarkan pengukuran dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia. [HBA]