Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, Meurah Budiman. [Foto: Ist] 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menerima penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan Pembangunan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Penghargaan itu diberikan dalam acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, Meurah Budiman sangat mengapresiasi dan bangga atas penghargaan yang diterima Menteri Hukum dan HAM. Bagi Meurah, Yasonna adalah sosok teladan dan menjadi agen perubahan dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kemenkumham.

"Beliau motivator bagi kami seluruh jajaran dalam berinovasi meningkatkan pelayanan publik, menjadi role model pemimpin yang berintegritas dan energik yang selalu mendorong bawahannya untuk terus berkarya dengan berbagai inovasi dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul di lingkungan Kemenkumham, salah satunya melalui Corporate University (Corpu)," jelasnya kepada Dialeksis.com, Kamis (23/12/2021).

Meurah mengatakan, selama ini Kemenkumham komit melaksanakan janji dan deklarasi kinerja, melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai terus ditingkatkan.

Tak hanya itu, pihaknya juga meningkatkan inovasi pelayanan publik tanpa Pungli dan diskriminasi. Memberikan pelayanan terbaik yang hospitality (keramahan) dalam setiap layanan. Meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarana.

"Hal itulah yang membuat Kemenkumham layak jadi pemimpin perubahan dan layak mendapat penghargaan tersebut. Kita harap Indonesia akan terus menuju ke arah yang lebih baik," pungkasnya.

Penghargaan ini bukan pertama kalinya Yasona terima, melainkan berturut-turut sejak 2018 hingga 2021. Pada tahun 2021, Yasonna berhasil menjadikan 55 satuan kerja (satker) di lingkungan Kemenkumham mendapatkan penghargaan Zona Integritas (ZI), terdiri atas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk 49 satker dan Wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) untuk 6 satker.