Kepala DPMG Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si menyampaikan TP PKK harus bersinergi dengan SKPA dan SKPK. [Foto: Humas DPMG Aceh]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tim Penggerak Pembedayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota harus bersinergi dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Tim Penggerak PKK memberdayakan kesejahteraan keluarga.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh (DPMG Aceh), Dr. Ir. Zulkifli, M.Si saat menjadi narasumber dalam acara Rapat Koordinasi TP PKK Se Aceh di Restauran Meuligo Gubernur Aceh, Kamis (25/4/2024).

Pemerintah daerah hanya memfasilitasi dan menganggarkan dana pada kegiatan PKK hanya kepada TP PKK yang aktif,dan SKPA yang memfasilitasi adalah yang mempunyai tupoksi pemberdayaan masyarakat yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

”Sebagai contoh program green house yang dicanangkan PKK, tidak bisa dianggarkan di dalam rekening kegiatan DPMG Aceh, karena tidak sesuai tupoksi. Namun tupoksinya ada di Dinas Pangan.Jadi harus berkolaborasi dengan Dinas Pangan,” jelas Zulkifli.

Lebih lanjut Zulkifli menjelaskan, TP PKK Gampong bisa memanfaatkan sumber dana dari pendapatan APBDes. Ada 7 sumber dana APBDes yaitu pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi hasil PAjak/retrebusi, Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Lain lain pendapatan desa yang sah.

“Ketua PKK Gampong harusnya bisa melobi Keuchik agar bisa mengalokasikan dana APBDes untuk kegiatan PKK gampong, ada banyak sumber dana yang bisa dimanfaatkan,” pungkas Zulkifli. [*]