Kecewa Hasil Pemilu 2024, Puluhan Masyarakat Lakukan Aksi di Banda Aceh
Font: Ukuran: - +
Reporter : Naufal Habibi
Puluhan masyarakat yang tergabung dalam KASDAM-Bergerak atau Kesatuan Aksi Daerah Modal Bergerak melakukan aksi damai di Bundaran Simpang Lima Banda Aceh, Aceh pada Rabu (20/3/2024). [Foto: Naufal Habibi/Dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam KASDAM-Bergerak atau Kesatuan Aksi Daerah Modal Bergerak melakukan aksi damai di Bundaran Simpang Lima Banda Aceh, Aceh pada Rabu (20/3/2024).
Aksi tersebut dilakukan lantaran kecewa terhadap hasil pemilihan umum 2024.
Koordinator Aksi, Yusuf Al-Qardhawy, dalam orasi mengatakan bahwa aksi ini sebagai wujud untuk menolak segala bentuk intervensi penguasa dalam proses dan penentuan pemenang calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024.
"Hari ini kami datang kesini untuk menolak semua hasil pilpres tahun 2024 yang kami nilai banyak keganjalan," kata Yusuf dalam orasinya yang dihadiri media Dialeksis.com.
Yusuf meminta kepada para penguasa Indonesia untuk memproses dan tangkap serta adili semua penjahat demokrasi yang terlibat dalam pemilu tahun 2024.
Selain itu, pihaknya juga mendukung hak angket di DPR RI serta menolak politik dinasti dan nepotisme di negeri ini
"Makzulkan Jokowi dari tampuk kekuasaan RI-1," ujarnya.
Ia menilai pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden/wakil presiden (pilpres) tahun 2024 yang lalu menjadi preseden terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Perilaku dan praktek inkonstitusional, abuse of law, dan berbagai bentuk dugaan kecurangan dan pelanggaran terlihat di depan mata kita dengan jelas, bahkan dalam sidang Komite HAM PBB mengenai ICCPR (International Covenat, Civil and Political Rights) atau Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik tanggal 12 Maret 2024 mempertanyakan dugaan keterlibatan kuasa negara dalam mengintervensi pesta demokrasi untuk memenangkan paslon tertentu.
"Dalam tataran empiris, sulit rasanya kita menjamin bahwa pileg dan pilpres tahun 2024 lalu berjalan langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER)," ujarnya.
Dalam hal ini, pihaknya mempertanyakan keseriusan penyelenggara pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi.
Integritas penyelenggara negara khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) jauh dari harapan spirit konstitusi dan ruh Reformasi.
"Kita tidak ingin bangsa kita dari negara beradab dan berperadaban menjadi negara yang tidak beradab dan tidak berperadaban. Kita tidak ingin bangsa kita terus menjadi lelucon dunia internasional karena ketidakmampuan kita dalam menjaga marwah bangsa. Harapan Founding Fathers bangsa ini sekaligus semangat Reformasi harus tetap dijaga dan dilestari agar menjadi negara dicintai ilahi," pungkasnya. [nh]