kip lhok
Beranda / Berita / Aceh / Kasetpres Heru Budi Tegaskan Tidak Ada Surat dan Dokumen Presiden Jokowi yang Bocor

Kasetpres Heru Budi Tegaskan Tidak Ada Surat dan Dokumen Presiden Jokowi yang Bocor

Minggu, 11 September 2022 11:00 WIB

Font: Ukuran: - +


Foto: Tangkapan layar dugaan peretasan data Presiden Jokowi - ist


DIALEKSIS.COM | Nasional - Kepala Sekretariat Presiden membantah adanya surat atau dokumen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bocor atau diretas. Ia menyebut, informasi yang beredar di publik adalah berita bohong atau hoax.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang bocor di internet. "Nanti pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor," kata Heru, dikutip dari Antara, Sabtu (10/9).

Penegasan dari pihak Sekretariat Presiden ini dikeluarkan untuk menanggapi menanggapi informasi beredar, yang menyebutkan surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi telah diretas oleh akun beridentitas Bjorka. 

Heru mengatakan, informasi yang menyebutkan surat berlabel rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN), dan surat lainnya untuk Presiden Jokowi bocor di forum peretas (hacker) adalah informasi bohong.

Ia menambahkan, beredarnya informasi bohong tersebut, merupakan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebelumnya, peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.

Klaim dari Bjorka tersebut, kemudian diunggah oleh salah satu akun Twitter, yakni "DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler di Twitter hingga Sabtu (10/9) pagi. Dalam unggahan di akun Twitter tersebut, disebutkan bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor.

Peretas dengan identitas Bjorka juga sebelumnya kerap mengklaim telah meretas data-data terkait kependudukan Indonesia, seperti data registrasi "SIM Card Prabayar" dan data milik salah satu provider telekomunikasi.

Sebelumnya, hacker atau peretas Bjorka telah mengeluarkan ancaman akan mengincar data-data milik Presiden Jokowi. Ancaman tersebut dilontarkan melalui akun Twitter Dark Tracer.

“The next leak come from the president of Indonesia (kebocoran data selanjutnya datang dari Presiden Indonesia),” demikian dikutip dari tangkapan layar (screenshot) di Twitter, Jumat (9/9). Bjorka diketahui telah menjual 1,3 miliar data SIM Card ponsel Indonesia. Dia melampirkan dua juta sampel data-data tersebut, di forum Breached.to.

Selain itu, Bjorka menyebut bahwa dirinya memiliki 26.730.797 data histori pencarian (browsing) pelanggan IndiHome. Data ini termasuk di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), email, nomor ponsel, kata kunci, domain, platform, dan URL. 

Data yang dijual di breached.to tersebut diklaim berasal dari periode Agustus 2018 hingga November 2019. Yang terbaru, Bjorka menjual 105 juta data diduga milik warga negara Indonesia. Data yang dijual berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau terkait pemilu [katadata.co.id].

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI
Komentar Anda