Foto: Ist.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kehadiran Kapal Aceh Hebat menjadi sejarah baru transportasi laut di Aceh karena dapat membantu memutus kesenjangan dan keterbatasan tranportasi di wilayah pesisir tanah rencong itu.

Hal itu dikemukakan dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Mahasiswa Aceh Nusantara (FORMA-NUS) yang bertemakan “Kapal Aceh Hebat, Sejarah Baru Armada Laut Di Aceh” secara virtual di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) Indramayu, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/6/2021).

Diskusi itu menghadirkan narasumber diantaranya, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, Bupati Simeulue Erli Hasim yang diwakili Kepala Dinas Perhubungan Simeulue Mulyawan Rohas.

Kemudian Kepala BPPA Almuniza Kamal S.STP, M.Si, Anggota DPR RI Fraksi PKS Rafly Kande serta Tokoh Muda dan Mahasiswa Aceh Jakarta Husnul Jamil.

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi mengatakan, sejarah kapal di perairan Aceh itu sudah dimulai sejak lama, seperti pada tahun 1980 dengan dibukanya rute perintis jalur Ulee Lheue - Sabang yang dilayani oleh KMP Tongkol.

“Ada juga yang dibangun pasca tsunami Aceh, Pemerintah melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) melakukan pengadaan KMP BRR untuk mendampingi KMP Tanjung Burang,” jelasnya.

Ia menyebutkan, untuk rute Ulee Lheue -Sabang tersebut merupakan indikator utama dalam pengembangan transportasi penyeberangan. Karena begitu sibuknya kawasan itu.

Sementara itu, tambahnya, sejarah kapal di perairan pantai barat-selatan Aceh, pada 2003 dibangunnya KMP Teluk Singkil. Lalu, pembangunan KMP Simeulue pada 2004, KMP Teluk Sinabang pada 2007, dan KMP Labuhan Haji pada 2012.

Namun, kehadiran Kapal Aceh Hebat 1, 2, dan 3, diharapkan mampu memutus  kesenjangan antar wilayah yang menghubungkan wilayah daratan dan kepulauan, harapan Junaidi.

“Kebutuhan dasar transportasi pada masyarakat harus tetap berlangsung, meskipun tingkat pemenuhan kapasitas angkutan tidak terpenuhi,” katanya.

Kemudian, tambah dia, sistem jaringan transportasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Sehingga menyulitkan perkembangan angkutan logistik.

Pemenuhan transportasi laut untuk konektivitas antarwilayah, katanya, juga tertuang dalam visi misi Gubernur Aceh, dengan menghadirkan peran dan fungsi Dinas Perhubungan Aceh.

“Adalah untuk mencapai sasaran konektivitas antar wilayah melalui strategi peningkatan dan pengembangan konektivitas perhubungan laut, darat, dan udara,” katanya.

Kepala BPPA Almuniza Kamal S.STP, M.Si mengatakan, sangat mendukung dengan diadakan diskusi tersebut, karena akan membuka wawasan dan informasi yang bersifat positif.

“Sangat mengapresiasi FORMA-NUS karena sudah membuat diskusi ini. Insya Allah ke depan bisa menyelenggarakan lagi diskusi dengan tema berbeda, agar ke depan masyarakat tidak mendapatkan informasi hoaks,” katanya.

Hal itu dikatakannya, karena maraknya isu-isu hoaks yang berkembang dikalangan masyarakat terhadap Pemerintah Aceh.

“Yang menjadi masalahnya adalah kita malas mencari informasi dan malas membaca. Kita lebih suka membahas yang belum tentu kebenarannya,” katanya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh forum yang hadir dalam diskusi tersebut, supaya mencari informasi di akun-akun resmi media sosial dan online milik Pemerintah supaya mendapatkan informasi yang tepat.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rafly Kande menyambut baik dengan diadakan diskusi tersebut. Namun, ia menganjurkan diskusi terkait Kapal Aceh Hebat seharusnya sudah dilakukan sejak dulu, dan juga menghadirkan narasumber dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). 

“Mari kita semua membuka cakrawala dalam berpikir demi masa depan Aceh yang lebih baik,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Simeulue, Mulyawan Rohas, menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Aceh karena menghadirkan Kapal Aceh Hebat untuk wilayah Simeulue.

“Kapal Aceh Hebat ini sangat membantu. Karena sebelum adanya kapal tersebut di Simeulue, sering terjadinya penumpukan penumpang di pelabuhan,” katanya.

Sementara itu, Tokoh Muda dan Mahasiswa Aceh Jakarta, Husnul Jamil mengapresiasi Pemerintah Aceh karena memberikan perhatian kepada masyarakat yang berada di pesisir.

“Dengan adanya Kapal Aceh Hebat, negara memberikan pesan bahwa negara hadir di daerah pesisir pantai,” katanya.

Ia mengharapkan kepada Pemerintah Aceh, bahwa Kapal Aceh Hebat ini bukan hanya sebagai slogan. Namun, kapal ini harus dikelola oleh pemerintah daerah untuk mendongkrak perekonomian daerah.

Dia juga menyampaikan empat rekomendasi kepada kepada Pemerintah Aceh yang diterima Kadis Perhubungan, Junaidi. Pertama, Pemerintah Aceh harus menyiapkan formulasi dan SDM untuk mengelola Kapal Aceh Hebat melalui BUMD, sebagai wujud komitmen untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh.

Kedua, kata dia, Pemerintah Aceh wajib melawan hoaks dalam bentuk apapun. Ketiga, pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan juga diminta untuk mengontrol pembayaran tiket agar tidak terjadi pungli.

“Dan yang terakhir adalah, sebagai Mahasiswa Aceh, kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawalan dan memberikan dukungan kepada Pemerintah Aceh untuk terus memberikan kesejahteraan kepada Rakyat Aceh,” tutup dia. [rls/akh]