Menkumham RI Prof. Yasonna H Laoly didampingi Wamenkumham, Sekjen dan Irjen Kemenkumham menerima opini WTP LHP BPK RI yang diserahkan Pimpinan Pemeriksaan Bidang Polhukam BPK RI Hendra Susanto, senin (28/6/2021) [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejak tahun 2011 Kementerian Hukum dan HAM secara terus menerus menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), demikian halnya Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kemenkumham kembali meraih Opini WTP yang diserahkan langsung Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI.

Kakanwil Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman [Foto: Serambinews.com]

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, Meurah Budiman menanggapi hal ini kepada Dialeksis.com, Selasa (29/06/2021).

“Kami sangat merasa bangga dan bahagia atas capain memperoleh Opini WTP Kemenkumham Tahun 2020,” ucapnya.

Dirinya mengatakan, ini semuanya berkat kerjasama, kekompakan, dan bukti respon kecepatan tanggapan tindak lanjut dari hasil temuan BPK sebelumnnya.

“Jadi, bahwa memperoleh keberhasilan ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan dari Bpk. Menteri, Bpk. Sekjen, Bpk. Irjen sebagai pembina, pengarah dan pengawas internal. kami sangat bangga dan berterima kasih kepada pemeriksa dari BPK, bahwa Kemenkumham telah menunjukkan kinerja yang baik dan dipertanggung jawabkan secara akuntabel dan transparan,” tukasnya.

Lanjutnya kembali, Meurah Budiman mengatakan, kedepannya kita terus mendorong teman-teman disatuan kerja untuk terus mengejar capaian target kinerjanya, terutama capaian pengelolaan anggaran dengan baik dan profesional sebagaimana diatur dalam Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA).

“Harapan kedepannya kita bisa memperoleh kembali opini WTP dari BPK,” tutupnya kepada Dialeksis.com.