Saifullah Abdulgani. (Foto: AJNN)

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani menyanggah penilaian Peneliti Jaringan Survei Inisiatif (JSI) Nasrul Rizal, yang menyatakan seakan-akan Pemerintah Aceh tidak memiliki kepercayaan diri dalam menyikapi kritik yang dilontarkan Anggota DPRA Asrizal H Asnawi terkait kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), sebagaimana dirilis media ini, Minggu (16/6/2019). 

Yang benar, menurut Jubir yang akrab dipanggil dengan inisial SAG itu, Pemerintah Aceh berusaha tidak reaktif dalam menghadapi pelbagai kritik dan menyikapinya secara proporsional. Kritik merupakan unsur penting bagi pemerintahan demokrasi; dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

"Pemerintah Aceh tidak reaktif laksana ‘pemadam kebakaran’, melainkan harus proporsional dan elegan," katanya.  

Baca juga: Pemerintah Aceh Terkesan Tak Percaya Diri

Menurut SAG, kritik yang konstruktif merupakan bentuk kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Kritik seperti itu, alih-alih disikapi secara reaktif, malah diharapkan oleh Pemerintah Aceh.

Akan tetapi, lanjutnya, kritik yang cenderung tendensius, bernada menuding, dan tidak disertai dengan bukti yang valid, Pemerintah Aceh harus meluruskannya dalam rangka melindungi masyarakat dari informasi sesat. Salah satu caranya, lanjut SAG, dengan meminta bukti-bukti dari pihak yang melontarkan kritik itu.

Bukti-bukti yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Aceh. Apabila ada oknum-oknum aparatur yang bertindak di luar prosedur dan kepatutan, tentu akan dilakukan pembinaan, bahkan bisa ditindak secara administratif maupun sanksi hukum, tegas SAG.

"Kritikan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang valid pasti ditindaklanjuti Pemerintah Aceh," katanya meyakinkan.

Menjawab tudingan Peneliti JSI Nasrul Rizal tentang Kepala Biro Humas Setda Aceh dan Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh yang cenderung tidak responsif dan seakan-akan mencari aman dengan cara tiarap, Jubir SAG mengatakan, Kepala Biro Humas maupun Juru Bicara Pemerintah tidak bisa disamakan dengan politisi maupun pengamat.

Kepala Biro Humas maupun Juru Bicara tidaklah berbicara atas namanya sendiri, tegas SAG. Menurut SAG yang juga seorang kolumnis itu, Kepala Biro Humas menangani manajerial kehumasan, sedangkan Juru Bicara bertindak sebagai "penyambung lidah" Pemerintah Aceh, yang diwakilinya.

Sebagai pejabat struktural, jelas SAG lebih lanjut, Humas biasanya menyikapi isu secara terstruktur, sistematis, dan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Sebab, setiap pernyataan Humas harus berbasis evidence yang valid dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Humas tidak bisa spontanitas menanggapi isu laksana politisi maupun pengamat itu, terang SAG. 

"Humas umumnya tidak spontanitas. Setiap pernyataan yang rilis ke media massa sudah melalui proses koordinasi, karena itu ada jeda waktu," bela SAG. 

Begitu juga Juru Bicara, tidak boleh asal bicara, dan apalagi berbohong, tegas SAG. Setiap statement-nya, lanjutnya, seorang Jubir harus memastikan tidak memantik kegaduhan baru, tidak bias teori kebijakan maupun regulasi, serta merepresentatif pihak yang diwakilinya. 

"Jubir harus tangkas menimbang psikologi massa dan efeknya setiap berbicara di ruang publik," pungkas Jubir SAG. [*]