DIALEKSIS.COM | Aceh - Persatuan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) Aceh menetapkan delapan kriteria calon presiden (capres) yang akan didukung pada Pemilu 2024.

Presidium Nasional PENA 98 Provinsi Aceh, Arie Maulana memandang, dinamika menuju Pilpres 2024 menjadi sesuatu yang sangat penting untuk disikapi. Karena Pilpres 2024 akan menentukan arah perjalanan bangsa ini setidaknya 5 tahun ke depan. 

Menurutnya, dinamika dalam proses Pilpres ini, akan menjadi tolak ukur terhadap kualitas demokrasi, kualitas calon pemimpin dan bagaimana tingkat kesadaran politik rakyat. 

"Isu-isu yang dilemparkan oleh masing-masing tim kampanye akan menjadi catatan sejarah yang melekat dalam ingatan seluruh rakyat Indonesia," kata Arie Maulana dalam konferensi pers bersama awak media dan dialeksis.com, Jumat (19/5/2023).

Arie mengatakan pelanggaran HAM di Aceh selama Rezim Soeharto telah menyebabkan tragedi kemanusiaan dan berujung pada perlawanan masyarakat Aceh terhadap Jakarta. Konflik Aceh pun meletus sejak 1999 hingga berakhir damai pada 16 Agustus 2005. 

Namun demikian sejarah kelam konflik Aceh tentulah tidak boleh dilupakan begitu saja. Bukan saja terhadap akar permasalahannya (karena rezim Soeharto yang militeristik), namun juga terhadap dampak sosial yang timbul karenanya. 

"Dan yang paling penting dari semua itu adalah memastikan bahwa sejarah kelam konflik Aceh akibat pemerintahan Jakarta yang militeristik tidak terulang kembali," ujarnya. 

Dalam hal ini, Arie Maulana menjelaskan 8 kriteria calon presiden yang harus didukung oleh rakyat Aceh.

Yang pertama, Menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebhinekaan.

Kedua, bukan bagian dari rezim Orde Baru; Watak otoritarianisme Orde Baru dengan pendekatan militeristik dan KKN yang akut, mestinya sudah diakhiri sejak reformasi 1998. 

"Capres 2024 yang masih tersandera dalam pemikiran, perilaku, apalagi berafiliasi dengan rezim Orde Baru, dipastikan tidak akan mampu membawa Indonesia melangkah maju," ujarnya.

Ketiga, lanjutnya, tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas.  

Keempat, Tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM, Pelanggaran HAM adalah kejahatan kemanusiaan (extraordinary crime). 

"Siapa pun Capres 2024 harus sama dipastikan dia tidak pernah terlibat dalam praktik pelanggaran hak asasi manusia," tuturnya.

Yang kelima, lanjutnya, Capres 2024 haruslah figur yang dipastikan tidak sedang atau pernah tersangkut kasus korupsi.

Keenam, melanjutkan Program Kerja Presiden Joko Widodo, Keberlanjutan dan kesinambungan program pembangunan oleh tiap pemimpin nasional teramat penting guna memastikan tidak ganti presiden, ganti program. 

"Banyak program yang telah disusun dan sementara berjalan, jadinya mangkrak dan anggaran negara terbuang sia-sia. Utamanya pada program-program kerakyatan, pendidikan, kesehatan, pertanian, koperasi dan UMKM, infrastruktur, serta pembaharuan agraria dan perlindungan SDA termasuk didalamnya pembangunan IKN," ujarnya. 

Yang Ketujuh, berkomitmen memperjuangkan agenda reformasi, menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mewujudkan reforma agraria. Keseriusan untuk tetap berjalan di atas rel agenda Reformasi 1998, melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dan teguh menjalankan amanat reforma agraria adalah syarat mutlak bagi Capres 2024. 

"Juga komitmen serius untuk menuntaskan pelanggaran HAM Berat masa lalu sebagai wujud pemihakan keadilan pada korban dan keluarganya. Kita tidak ingin bangsa ini berjalan dengan beban sejarah masa lalu," ujarnya 

Terakhir, kedelapan yaitu berkomitmen melakukan upaya-upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat.

"Komitmen Capres 2024 terhadap program pemihakan dan penguatan pada sendi-sendi ekonomi kerakyatan berbasis koperasi, usaha mikro dan menengah menjadi faktor kunci agar perekenomian Indonesia bertumbuh maju," pungkasnya. [NH]