DIALEKSIS.COM | Bener Meriah - Kondisi Jalan KKA yang menghubungkan Aceh Utara menuju deretan Tanah Gayo, Bener Meriah hingga Aceh Tengah, kian memprihatinkan.
Kerusakan jalan Provinsi Aceh tersebut menuai sorotan tajam dari Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Bener Meriah, Muhammad Dahlan, yang menilai pemerintah terkesan abai terhadap infrastruktur vital itu.
“Jalan ini sudah bertahun-tahun rusak parah. Banyak yang amblas, berlubang, dan sangat berbahaya bagi pengendara. Aceh katanya kaya raya, setiap tahun dapat dana Otsus, tapi jalan provinsi saja masih rusak payah,” tegas Dahlan kepada media dialeksis.com, Jumat (26/9/2025).
Menurut Dahlan, Jalan KKA bukan sekadar jalur biasa. Ruas tersebut adalah akses tercepat untuk mengangkut hasil pertanian kopi dan sayur mayur dari Dataran Tinggi Gayo menuju daerah lain di Aceh.
Tak hanya itu, jalan ini juga dilalui wisatawan yang berkunjung ke berbagai objek wisata di Bener Meriah maupun Aceh Tengah.
Namun, kerusakan parah membuat mobilitas warga rawan menelan korban jiwa. “Banyak badan jalan yang amblas. Ruas jalan sempit, tidak ada rambu peringatan, dan rawan longsor. Ini jelas mengancam keselamatan masyarakat bagi pengguna jalan,” ungkapnya.
YARA menilai Pemerintah Aceh bersama tiga kepala daerah Bupati Aceh Utara, Bupati Bener Meriah, dan Bupati Aceh Tengah tidak bisa lagi saling lempar tanggung jawab. Dahlan mendesak mereka segera duduk bersama mencari solusi konkret dengan Pemerintah Aceh.
“Jalan ini salah satunya urat nadi ekonomi sekaligus wajah Aceh di mata wisatawan. Jangan sampai dibiarkan terus rusak hingga makin parah. Jika pemerintah terus lamban, maka rakyat yang menanggung akibatnya,” tegas Dahlan.
Dahlan meminta agar perbaikan jalan dilakukan secara menyeluruh, bukan tambal-sulam. Pelebaran jalur di kawasan rawan longsor juga dinilai mendesak agar tidak mengganggu arus kendaraan bila terjadi bencana. Selain itu, ia juga menekankan perlunya pemasangan rambu-rambu di titik berbahaya.
“Kerusakan Jalan KKA sudah terlalu lama dibiarkan. Saatnya pemerintah Aceh dan kabupaten/ Kota saling bekerjasama mencari solusi dan membuktikan kepedulian, bukan hanya janji,” tutup Dahlan.