DIALEKSIS.COM | Aceh Besar - Memasuki tahun 2019 ini, ternyata Bupati Aceh Besar dan Wakil Bupati Waled Husaini telah mempersiapkan "Gebrakan Baru", untuk mengejar pencapaian visi dan misinya menjadikan Aceh Besar yang maju, Sejahtera dan Bermartabat dalam syari'at Islam.Bupati Mawardi saat membuka Musrenbang RKPD Tahun 2020 di SMK Almubarkeya 7 Februari 2019 menyampaikan telah mempersiapkan Gebrakan Pemerintah untuk mewujudkan visi misi Aceh Besar.

Gebrakan Mawardi Ali - Waled Husaini tahun 2019 ini antara lain akan membangun Mall Pelayanan Publik di Lambaro yang akan menjadi sentral pelayanan semua sektor pertama di Aceh yang menjadi gebrakan disektor pelayanan publik yang lebih dekat dan terbuka bagi masyarakat. Gebrakan dibidang Pelayanan Transportasi Darat akan Menghadirkan Trans Aceh Besar yang akan melayani 3 (tiga) rute transportasi yaitu Lambaro - Jantho, Lambaro - Lhoong dan Lambaro - Krueng Raya. Untuk tahap Pertama akan diluncurkan rute Lambaro - Jantho pada bulan april 2019. Sementara dibidang pengairan akan dikembangkan Pipanisasi dan Pompanisasi untuk mengatur kebutuhan air bagi masyarakat dan pertanian.

Sebagai seorang politisi, memang tidak dapat disangka-sangka dalam mengambil langkah kebijakan dan gebrakan yang akan dilakukan. Sebut saja saat rencana pembangunan IPDN mendapatkan rekomendasi untuk dibangun di Kota Bireun saat Irwandi masih aktif menjabat sebagai Gubernur Aceh. Namun kepiawaiannya dalam melakukan lobi pada waktu yang tepat dan persiapan yang matang maka akhirnya Aceh Besar dalam hitungan hari akan memiliki IPDN Regional Aceh yang akan di bangun di kota Jantho.

Waled Husaini adalah sosok Wakil Bupati yang selalu mengawal kebijakan dan menjadi penyeimbang dalam pemerintahan. Ketegasannya dalam menertibkan galian C membuat para penjarah illegal tidak dapat berkutik ditambah lagi dengan kharismanya sebagai seorang ulama yang tidak pernah cuti menjadi penceramah dan khatib jum'at diberbagai tempat walaupun kesibukannya yang sangat padat dalam mengurus urusan pemerintahan.

Selain itu Penegakan syariat Islam juga sangat gencar dilaksanakan dengan menerbitkan beberapa peraturan seperti Himbauan menghentikan aktifitas menjelang ibadah Sholat dan Anjuran menggunakan hijab bagi Pramugari yang mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda serta peningkatan pengawasan dalam rangka menjaga ketertiban umum. Program Pro-Abes adalah salah satu program yang digagas untuk memberikan bantuan non-tunai bagi 5.000 KK lebih pada tahun 2018 dari keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan dari program pengentasan kemiskinan lainnya seperti PKH. Program Aceh Besar sejahtera akan diteruskan ditingkatkan dengan Program kegiatan lainnya yang menyangkut peningkatan kualitas hidup keluarga miskin.

Masyarakat Aceh Besar masih meniti harapan pada pemerintah Mawardi Ali dan Husaini A. Wahab untuk terus bekerja memberikan kemudahan dalam pelayanan publik, perbaikan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat.

(MC. Aceh Besar)