Foto: Ist.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ikatan mahasiswa Pemuda Aceh Jakarta (IMAPA) mengajak semua pihak menghargai Hak Khusus dan Terkhusus Aceh. Hal ini disampaikan pada acara diskusi publik dengan tema "Ekonomi dan Politik Aceh", Rabu (4/12/2019) di Jakarta.

Dalam momentum Milad Deklarasi Hari Kemerdekaan Aceh, IMAPA mengajak  semua pihak menghormati perjanjian damai serta menuntut pihak juru runding dan pihak eksekutif serta legislatif Aceh untuk benar-benar menjalankan amanah MoU secara keseluruhan, dimana pasca perdamaian Aceh mendapat tempat Khusus dan terkhusus dalam Republik  Indonesia mulai dari mempunyai hak menjalankan Undang-undang sendiri, memiliki Bendera, Himne dan memilik hak mengelola hasil mineral murni Aceh secara Khusus dan dinaungi oleh lembaga khusus Aceh sampai proses pembagian hasil 70:30 yang sampai saat ini sama sekali belum jalan.

Semua butiran kesepakatan itu adalah janji politik bagi seluruh bangsa Aceh yang harus benar-benar ikhlas dijalankan oleh kedua belah pihak yang telah membawa Aceh memadamkan niatnya menjadikan Aceh sebagai sebuah negara  yang berdaulat.

Dalam diskusi  yang dipandu langsung oleh Badrudin, mahasiswa asal Aceh yang lagi menyelesaikan pendidikan S3 nya di Jakarta dengan nara sumber Fahmi Nuzula. 

Diskusi berjalan lancar dan banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh  para  peserta. Mulai persoalan  perpolitikan Aceh hingga gonjang ganjing ekonomi  rakyat pasca tertangkapnya Gubernur Aceh non aktif Irwandi yusuf turut menjadi pembahasan. 

Salah satu pemuda asal Gayo Aceh yang menjadi satu peserta dengan tegas menolak tambang linge dan meminta pihak Pemerintahan Aceh benar-benar punya itikad baik menjalankan amanah MoU Helsinki.

Arif Munandar, selaku Ketua IMAPA Jakarta meminta pihak legislatif asal Aceh untuk memberikan perhatian khusus terhadap persatuan mahasiswa pemuda Aceh di Jakarta.

"Direncanakan diskusi resmi seperti ini akan terus dibuat dan kami meminta partisipasi pihak tokoh Aceh bahkan keinginan mahasiswa memiliki Asrama sendiripun akan IMAPA gagas dan mengharap peran langsung anggota legislatif,  mulai dari DPRI hingga DPD RI untuk terlibat secara langsung dalam program ini," ujar Arif.

Arif juga menambahkan, "Ada beberapa poin penting yang perlu IMAPA pertegas dalam diskusi ini. Pertama, menuntut  pihak RI dan GAM menyelesaikan persoalan Aceh secara damai, mengingatkan operasi intelijen  di Aceh yang tidak menutup kemungkinan menjadi pemicu pemecah belah  rakyat Aceh. Kedua, IMAPA meminta pihak lembaga fungsional Kekhususan  Aceh seperti Wali nanggroe dan KPA untuk selalu memantau peran eksekutif Aceh supaya UUPA benar-benar berjalan. Ketiga, memanggil eksekutif Aceh Plt Gubernur Aceh untuk membatalkan izin tambang Aceh yang proses perizinannya tanpa melibatkan hak khusus Aceh dalam undang-undang Migas Aceh." (fa)