DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M. yang akrab disapa Ayah Wa memaparkan progres signifikan dalam pemulihan pasca-bencana banjir besar yang melanda wilayah "Bumi Pase" pada November 2025 lalu. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi khusus bersama Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon di sebuah kafe di Aceh Utara, Sabtu (7/3/2026).
Ayah Wa mengakui bahwa atensi Pemerintah Pusat terhadap Aceh Utara saat ini sangat besar. Ia berkelakar bahwa fenomena viralnya "Payung" membawa berkah tersendiri bagi percepatan bantuan.
"Hampir semua menteri dan pejabat pusat telah turun langsung ke Aceh Utara, menjangkau daerah terdampak parah hingga yang terisolir. Ini tidak terlepas dari viralnya 'Payung' di media sosial," ujar Ayah Wa.
Fokus utama Pemkab saat ini, jelasnya, memastikan warga terdampak memiliki tempat tinggal yang layak sebelum hari raya. "Saat ini Huntara yang telah selesai sebesar 82% dari total 4,5 ribu unit yang ditargetkan selesai total sebelum idulfitri," ucapnya.
Sementara itu, untuk hunian tetap (Huntap) saat ini sedang dalam proses pembangunan untuk seribu unit. Untuk Bantuan Khusus dari Menkopolhukam sebanyak 103 unit Huntap telah memasuki tahap akhir dan siap diresmikan dalam waktu dekat.
Selain hunian fisik, Pemkab Aceh Utara tengah memvalidasi data kerusakan kategori ringan. Ayah Wa menginstruksikan para Camat dan Keuchik (Kepala Desa) untuk bergerak cepat agar bantuan dana stimulan bisa cair sebelum Lebaran.
"Kami meminta pendataan segera dirampungkan. Instruksi kami jelas: rumah yang terdampak lumpur lebih dari 20 cm dapat dikategorikan sebagai rusak ringan agar mendapatkan bantuan," tegasnya.
Menutup diskusi, Ayah Wa menekankan pentingnya validasi data bagi Kepala Keluarga (KK) gantung -- pasangan yang sudah berkeluarga namun masih menumpang atau belum memiliki administrasi rumah mandiri -- yang rumahnya rusak berat. Ia memastikan kelompok ini tetap menjadi prioritas untuk mendapatkan usulan bantuan Huntap.
"Kita ingin memastikan tidak ada warga yang terlewat. Semua yang berhak harus terdata dengan akurat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini tepat sasaran," pungkasnya. [*]