DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Aceh Utara - Lhokseumawe menggelar diskusi "Perdamaian Aceh Guna Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Aceh Dalam Bingkai NKRI" yang berlangsung di Aula Setda Kota Lhokseumawe, Rabu (27/11/2019).

Diskusi tersebut menghadirkan pemateri yakni Yulius Dharma sebagai Akademisi dari Universitas Malikussaleh, Tgk Khaidir Abdurrahman sebagai Aktivis GAM dan anggota DPR RI 2014-2019, Mehrabsyah mewakili Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Ismet Rahmatullah sebagai Kasdim dari Kodim 0103 Aceh Utara.

M. Atar Ketua HMI Cabang Aceh Utara-Lhokseumawe mengatakan, setelah perdamaian Aceh masih banyak ditemukan ketimpangan ekonomi, masyarakat belum menikmati hasil dari perdamaian. 

"Proses kesejahteraan belum dirasakan oleh masyarakat di daerah kita sendiri, maka untuk itu mari kita berpikir untuk menghilangkan ketimpangan di Aceh", kata Atar.

Sementara Mehrabsyah Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintah Kota Lhokseumawe menyinggung soal dana otsus yang harus dipergunakan sebaik mungkin untuk peningkatan ekonomi. 

"Dana Otsus kita harap diberikan volume lebih besar untuk sektor ekonomi yang selama ini masih mendapat porsi lebih kecil, semua ini untuk kesejahteraan masyarakat," kata Mahyatsah.

Disisi lain, Tgk Khaidir Abdurrahman dalam pemaparannya menyorot Aceh menjadi modal kemerdekaan Indonesia, Bireuen pernah menjadi ibukota Negara walaupun tidak pernah disorot. 

"Sejak Indonesia Merdeka kita pernah hidup dalam beberapa fase, yaitu Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi," kataKhaidir.

Khaidir menyebutkan, setiap tahun dana Otsus Aceh meningkat, namun tidak dikelola dengan baik, angaran APBA Aceh Tahun 2019 baru 54% dari beberapa triliun terealisasi. Saat ini Aceh mendapat Rp 31,7 triliun. Tapi anggaran yang didapat Aceh sebanyak itu tidak terpengaruh terhadap mutu pendidikan Aceh.