DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Divisi Kajian, Pendidikan dan Publikasi Flower Aceh, Hendra Lesmana menyampaikan, Pemerintah Aceh jangan membuat perencanaan program asal jadi saja dalam upaya penurunan stunting, tapi lihat dulu permasalahan yang ada.

Ia juga mengatakan, ada beberapa program yang sudah dilakukan pemerintah sebagai bentuk upaya penurunan stunting di Aceh. Salah satunya program pemberian pil penambah darah atau sejenisnya.

Namun dalam hal ini, pentingnya pemerintah melibatkan berbagai pihak dari provinsi hingga pihak desa. Penyebab stunting faktornya banyak dan bukan cuma urusan kesehatan saja. Jadi, kalau semua lintas sektor bisa kerja dengan maksimal dan baik, ia rasa jadi poin besar untuk penurunan stunting khususnya lagi gizi buruk.

"Karena stunting merupakan hasil akhir karena yang sebenarnya dikejar pengentasan gizi buruk. Ketika gizi buruk tertangani dengan baik, stunting otomatis juga akan turun," jelas Hendra saat diwawancara oleh Dialeksis.com, Sabtu (7/1/2023).

Ia melihat programnya sudah ada, hanya saja masih ada juga resisten. Misalnya ada pemberian tablet pil penambah darah, ketika ini berjalan masih ada juga resisten dari remaja atau orang tua. 

"Ada mitos-mitos bahwa ketika ia minum pil tersebut dapat mengakibatkan komplikasi atau tidak bisa hamil (mandul)," ucapnya.

Selain itu, juga butuh pemahaman yang bagus dari masyarakat, karena jika belum ada pemahaman yang baik dari masyarakat, itu tidak berjalan juga. Dan juga harus melibatkan tokoh pemuka agama, pemuka adat tingkat kecamatan maupun desa. 

"Keterlibatan ini belum maksimal dilakukan oleh pemerintah. Apalagi Aceh itu agama dan adat sangat berkaitan, maka itu digaungkan dengan baik pasti masyarakat akan bergerak juga," ucapnya.

Kemudian, anemia akan terus terjadi jika seseorang itu kurang gizi. Di pemerintah pun, perencanaan anggaran dan program yang dilakukan masih banyak yang belum berbasis kebutuhan. Jika sesuai kebutuhan, maka hal tersebut akan menghasilkan hal yang baik.

Tambahnya juga, jika program ini dibuat asal jadi saja, kemudian hanya dipetakan sekitar 10%-20% dari anggaran sebelumnya. Misal ngak mau mikir apa penyebabnya? Apa masalah yang terjadi? Dan bagaimana ini menyelesaikan lewat program-program yang dilakukan oleh pemerintah. 

"Akhirnya, ketika ini tidak disosialisasikan dengan baik, maka di masyarakat akan terjadi penolakan," jelasnya.