Ketua BEM FKIP Universitas Syiah Kuala (USK) 2026, Alwin Syabandi. Dokumen untuk dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua BEM FKIP Universitas Syiah Kuala (USK) 2026, Alwin Syabandi, meminta Pemerintah Aceh memperkuat sektor pendidikan dan memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak Aceh.
Hal itu disampaikannya dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) Aceh ke-67 yang mengusung tema “Memajukan Pendidikan Aceh, Membangun Generasi Islami, Unggul dan Bermartabat”, Rabu (2/9/2026).
Menurut Alwin, Hardikda tidak seharusnya hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi kondisi pendidikan Aceh.
“Hardikda bukan hanya tentang memperingati sejarah pendidikan Aceh, tetapi bagaimana kita berani melihat kondisi pendidikan hari ini secara jujur. Masih ada kesenjangan fasilitas, kualitas tenaga pendidik, akses pendidikan, hingga persoalan kesejahteraan guru yang harus menjadi perhatian serius,” kata Alwin kepada media dialeksis.com.
Ia juga menyoroti kondisi pendidikan di sejumlah daerah yang masih dalam proses pemulihan pascabencana. Banjir dan longsor, kata dia, turut berdampak terhadap aktivitas belajar mengajar serta fasilitas pendidikan.
“Ketika sebuah daerah terkena bencana, yang rusak bukan hanya rumah dan fasilitas umum. Ada ruang belajar yang ikut terdampak dan ada anak-anak yang kehilangan kenyamanan untuk belajar. Karena itu, pemulihan pendidikan harus menjadi bagian penting dari pemulihan pascabencana,” ujarnya.
Alwin meminta pemerintah tidak hanya fokus memperbaiki bangunan sekolah yang rusak, tetapi juga memastikan proses belajar tetap berjalan. Dukungan psikososial bagi siswa, ketersediaan guru serta kesiapsiagaan sekolah menghadapi bencana juga perlu diperhatikan.
Selain itu, ia mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih kepada sekolah di daerah terpencil dan wilayah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur serta akses pendidikan.
“Jangan sampai kualitas pendidikan seorang anak ditentukan oleh tempat ia dilahirkan atau kondisi wilayah tempat ia tinggal. Anak-anak di pelosok maupun daerah terdampak bencana memiliki hak yang sama untuk mendapatkan guru berkualitas, ruang belajar yang layak, akses teknologi dan kesempatan berprestasi,” katanya.
Menurutnya, pendidikan Aceh juga harus mampu membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi memiliki karakter, mampu berpikir kritis, menguasai teknologi serta tetap berpegang pada nilai keislaman dan budaya Aceh.
Dalam momentum Hardikda ke-67, BEM FKIP USK turut mendorong keterlibatan mahasiswa, guru, akademisi, organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pendidikan Aceh.
“Persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat,” ujar Alwin.
Ia menegaskan mahasiswa siap menjadi bagian dari solusi sekaligus mitra kritis pemerintah dalam mengawal kebijakan pendidikan.
“Semoga pendidikan Aceh tidak hanya semakin maju dalam angka dan statistik, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh setiap anak Aceh. Di tengah proses pemulihan pascabencana, mari kita pastikan tidak ada satu pun anak yang kehilangan haknya untuk belajar,” pungkasnya.
Sebelumnya
