DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman menyurati perwakilan Google Indonesia terkait munculnya aplikasi "Kitab Suci Aceh" di PlayStore. 

Surat bernomor 34/20.2/B-01/DPD RI/V/2020, dengan perihal Protes dan Permintaan Klarifikasi Terkait Aplikasi Kitab Suci Aceh di Google Play Store ini dikirimkan pada Minggu, 31 Mei 2020. 

Dalam surat tersebut, Senator asal Aceh yang akrab disapa Haji Uma ini mengecam munculnya aplikasi dimaksud di Google PlayStore. Karena hal itu telah memicu keresahan dan gelombang protes umat muslim khususnya di Aceh, karena aplikasi tersebut dianggap telah secara terang benderang memiliki motif penyesatan aqidah terhadap masyarakat Aceh. 

Selanjutnya Haji Uma meminta klarifikasi dari pihak Google Indonesia terkait mekanisme persetujuan terhadap aplikasi yang di daftarkan pihak pengembang. Dalam hal ini, Haji Uma mempertanyakan proses verifikasi dari pihak google. Karena dengan kejadian ini, muncul perspektif publik yang menduga telah terjadi pembiaran oleh Gopgle terhadap terhadap aplikasi dimaksud.

Hal lain yang disampaikan Haji Uma dalam surat tersebut yaitu mendesak adanya permintaan maaf secara terbuka. Menurut Haji Uma, hal ini penting untuk meredam keresahan dan reaksi protes umat muslim di Aceh serta dampak lebih luas terhadap kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia dan khususnya di Aceh.

Diakhir surat, Haji Uma juga berharap ada tindak lanjut pengkajian dan upaya identifikasi unsur pelanggaran muatan oleh pengembang aplikasi serta kemungkinan sanksi yang patut sesuai aturan mekanisme dan prosedur yang berlaku di google. 

Muhammad Daud, Staf Ahli Sudirman dalam keterangannya, menyebutkan bahwa surat tersebut merupakan upaya tindak lanjut atas masalah yang berkembang dan menimbulkan keresahan serta gelombang protes masyarakat Aceh. 

"Surat ini kita kirimkan sebagai bentuk protes kepada google Indonesia. Dalam hal ini kita meminta mereka memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas masalah ini serta mendesak kemungkinan memberikan sanksi kepada pihak pengembang aplikasi tersebut sesuai prosedur yang ada dan berlaku di google", pungkas Muhammad Daud.