Foto: MNC Media

DIALEKSIS. COM | Banda Aceh - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Aceh, Habibi Inseun mengatakan, angka pengangguran di Aceh saat ini capai 150 ribu dari 2,3 juta angkatan kerja.

Hal itu disampaikan dalam podcast serambi fm terkait "Temu Ramah Peringatan Hari Buruh Sedunia" pada Selasa (17/4/2022).

Ia menyampaikan, serikat buruh terus menyuarakan harapan-harapan dari pekerja. Ia berharap tahun 2022 semua sektor semakin maju agar bermanfaat bagi masyarakat Aceh.

"Mitra kita adalah pengusaha, karena setiap pekerja mengharapkan kesejahteraan, baik itu hidup yang layak, upahnya layak, dan kerja yang layak. Hal ini berupaya menghindari pengangguran di Aceh," tutur Habibi.

Lanjutnya, Aceh juga memiliki Qanun Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2014. Semestinya qanun ini menjadi lembaran aplikasi dalam pelaksanaan kepastian kepada semua tenaga kerja dalam semua sektor.

Ia menambahkan, masyarakat bekerja mendapatkan jaminan sosial agar terlindungi. Jadi ketika ia terpaksa berhenti bekerja atau diberhentikan maka hak-haknya terpenuhi.

"Kami berharap qanun tersebut dapat mendorong pengaplikasian tenaga kerja secara pasti agar hak pekerja terpenuhi, baik sedang bekerja atau tidak nantinya," ucapnya.

Artinya, di Aceh maupun Indonesia, jangan sampai sebelum bekerja susah dan sesudah bekerja lebih susah.

Maka, ia bersama tim akan terus menyuarakan persoalan-persoalan yang terjadi, diantaranya menyuarakan upah yang layak untuk pekerja atau mendukung stabilisasi harga barang pokok.

"Mungkin angka 150 ribu pengangguran berarti hampir setengah warga Kota Banda Aceh walaupun itu mencakup seluruh Aceh, tapi hal ini menimbulkan kriminalitas seperti kejadian yang terjadi saat ini," jelasnya.

"Mencari uang susah, jangan sampai orang disusahkan lagi yang tidak pro terhadap buruh tenaga kerja. Namun di sisi lain pengusaha juga mendapatkan perhatian," tuturnya.

Habibi menyebut, Aceh dijuluki sebagai Provinsi yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) namun masih banyak masyarakat yang miskin bahkan sangat banyak pengangguran.

"Kami juga mendukung adanya investasi lapangan kerja sehingga angka pengangguran berkurang," pungkasnya. [AU]