DIALEKSIS.COM| Banda Aceh - "Kalau Kunker DPRA ke luar negeri sebagai pemborosan uang rakyat, apa bedanya dengan Malik Mahmud yang menjabat sebagai Wali Nanggroe," tanya Ghazali Abbas Adan, anggota DPR RI utusan Aceh.

"Apa manfaatnya untuk rakyat? Setiap sen uang rakyat harus memberi manfaat kepada rakyat. Apalagi Aceh sebagai daerah yang APBA nya didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, dikarenakan minimnya pendapatan asli daerah (PAD)," sebut Ghazali Abbas, dalam keterangannya kepada media di Banda Aceh, Kamis (4/7/2019).

"Sejatinya dana-dana itu, sebesar-besarnya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat," sebut Ghazali Abbas terkait sikap LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), yang mengkritisi kunjungan kerja (kunker) pimpinan dan anggota DPRA periode 2014-2019.

Menurut MaTA kunker itu hanya untuk kesenangan para anggota dewan sekaligus pemborosan keuangan daerah yang manfaatnya sangat kecil bagi masyarakat. Menanggapi hal itu, Ghazali Abbas mengulang kembali pernyataannya.

"Sudah tidak terhitung berapa kali secara terbuka, baik dalam ceramah atau di media massa, saya sudah nyatakan bahwa setiap sen uang rakyat harus memberi manfaat kepada rakyat. Selain itu penggunaannya pun harus jelas dan transparan," kata Ghazali .

"Saya menghargai sikap dan semangat MaTA terhadap kunker anggota DPRA ke luar negeri. Ini membuktikan bahwa MaTA peduli terhadap uang rakyat, agar tidak dijadikan sebagai alat mencari kesenangan dan pemborosan oleh siapapun dari uang rakyat itu," sebutnya.

Tapi dilain sisi, sebut Ghazali Abbas, dia tidak bisa memastikan, apakah memang benar-benar kunker anggota DPRA ke luar negeri itu untuk kesenangan para anggota dewan semata, dan sangatlah kecil manfaat untuk rakyat, yang merupakan pemilik setiap sen dana yang dipergunakan anggota dewan itu.

"Untuk itu kita tunggu kepulangannya, agar dapat memberi penjelasan serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Apa saja "oleh-oleh" hasil kunker itu yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat," kata Ghazali..

Ghazali juga mengkaitkan dengan jabatan Malik Mahmud dengan gelar yang mentereng, karena menduduki lembaga yang bergengsi dan amat terhormat sebagai Wali Nanggroe Aceh.

"Setiap pergerakan "yang mulia" SPPD nya juga dari uang rakyat. Apa manfaat yang dirasakan oleh rakyat dari kedudukan dan rupa-rupa fasilitas yang dinikmatinya? Dimana biaya itu juga ditanggung dengan uang rakyat," katanya.

Menurut mantan anggota MPR/DPR RI periode 1992-2004 ini, dia mempertanyakan apa manfaat Lembaga Wali Nanggroe yang bakal seumur hidup diduduki oleh Malik Mahmud. Apa manfaatnya bagi rakyat Aceh?

"Bukan karena suka atau tidak suka kepadanya. Akan tatapi lebih dari kecintaan saya kepada Aceh dan rakyat Aceh yang sampai saat ini masih menempati rangking pertama paling miskin se-Sumatera dan rangking ke-enam se-Indonesia," sebutnya.

"Saya yakin dengan apa yang saya suarakan ini tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, peraturan serta perundang-undangan negara. Saya yakin yang saya suarakan ini ada manfaatnya bagi rakyat banyak," jelasnya.

Karena keyakinan itu, maka Ghazali akan terus menyuarakanya, apapun resikonya. "Hasbunallaahu wani'mal walil walaa hawla walaa quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'adziim. Apa yang saya suarakan bermuara kepada kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Aceh," kata Ghazali. (baga)