DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menjelang pelaksanaan pilkada 2024, Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menggelar diskusi strategis dengan Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) untuk membahas upaya optimalisasi peran perempuan dalam proses pemilihan kepala daerah yang inklusif dan demokratis. 

Diskusi ini merupakan bagian dari inisiatif kolaboratif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk memastikan keterlibatan perempuan secara maksimal dalam pilkada mendatang.

Destika Gilang Lestari, perwakilan dari GeRAK Aceh, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini adalah langkah penting dalam mengawal pilkada. 

“Kami sudah berdiskusi dengan berbagai kelompok seperti pemuda dan penyandang disabilitas tentang peran mereka dalam pilkada. Bersama AJI, kami juga mendorong peran media. Hari ini, dengan AWPF, kami berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret mengenai peran perempuan dalam pilkada mendatang,” ujarnya kepada Dialeksis.com, Minggu (11/8/2024).

Sementara itu, Yusli Razali, Ketua KIP Banda Aceh, menyoroti pentingnya peran perempuan dalam proses demokrasi. 

Dalam diskusi ini, ia melihat bahwa jumlah pemilih perempuan melebihi laki-laki. Ini menegaskan bahwa perempuan memiliki kontribusi yang signifikan dalam demokrasi di Banda Aceh. 

Oleh karena itu, penting bagi LSM perempuan untuk mendorong lebih banyak perempuan tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai calon pemimpin.

Sementara narasumber lainnya, Indra Milwady, Ketua Panwaslih Banda Aceh, menambahkan bahwa meski pemilu di Indonesia sudah cukup akomodatif terhadap perempuan dan penyandang disabilitas, tantangan utamanya adalah mengajak lebih banyak perempuan untuk aktif terlibat dalam pilkada. 

“Perempuan merupakan mayoritas pemilih. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi mereka agar memahami proses politik dan membuat pilihan yang tepat sesuai dengan visi dan misi calon pemimpin,” jelasnya.

Selain itu, Unsuril Imani, perwakilan kelompok perempuan, menekankan berbagai kendala yang dihadapi perempuan, terutama terkait isu-isu sosial dan agama yang membatasi ruang partisipasi perempuan dalam kepemimpinan.

“Isu seperti perempuan tidak boleh menjadi pemimpin seringkali membatasi kesempatan perempuan. Padahal, hak berpolitik adalah hak semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin,” ungkapnya.

Sesi diskusi ini diakhiri dengan rumusan bersama mengenai policy brief yang akan menyoroti peran dan partisipasi perempuan dalam pilkada yang inklusif dan demokratis. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan sebagai langkah untuk mewujudkan pilkada yang lebih adil dan representatif.

Dengan langkah-langkah ini, GeRAK Aceh dan AWPF berharap dapat mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pilkada 2024, serta memastikan bahwa suara dan kontribusi mereka dihargai dalam proses demokrasi. [nh]