Ketua Umum Forum KMBSA Fitriadi Lanta

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Komunitas Muda Barat Selatan Aceh (KMBSA) menilai himbauan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah kepada masyarakat Aceh untuk tidak ikut gerakan people power adalah sesuatu yang wajar, namun jika aksi itu terjadi maka tidak dapat dilarang. Menurut KMBSA, negara harus menjamin kebebasan rakyat berpendapat di muka umum. 

Demikian pernyataan sikap KMBSA mengenai situasi politik nasional dan isu ‘people power’ yang didengungkan oleh kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terkait tudingan adanya indikasi kecurangan pada hasil hitung suara KPU yang sampai saat ini masih terus berlangsung.

"Aksi pengawalan hasil pemilu itu jika dilakukan tidak bertentangan dengan konstitusi negara yakni hanya untuk memprotes dan mengawal suara Pemilu 2019 sah saja, yang paling penting panitia penggerak rakyat mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Negeri ini," sebut Fitriadi Lanta, Ketua Umum Forum KMBSA kepada Dialeksis.com, Sabtu,(18/5/2019).

"Namun jika memang ada rakyat Aceh yang selera tinggi maka tidak dapat dilarang, sebagai pemerintah yang baik jangan dipersulit apalagi menghambat," tambahnya.

Ia menerangkan, menyampaikan aspirasi, tuntutan, protes terkait suatu keputusan dibenarkan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 dan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( HAM ) serta sejumlah Undang-undang lainnya.

"Jika memang kekuatan rakyat diturunkan oleh Kubu 02 Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia , Maka negara harus menjamin kebebasan dan keamanan rakyat dalam menyampaikan pendapat, yang penting semua tidak menyalahi aturan" katanya.

Ia beranggapan proses penyelenggaraan pemilu di Aceh telah berjalan dengan baik, dan tidak ada penolakan terhadap hasil rekapitulasi suara yang di lakukan KIP Aceh.

"Pandangan kami tidak ada kecurangan yang terjadi di bumi serambi mekah," ucapnya.

Dia pun menyerukan kepada pemuda Barat Selatan Aceh dapat berfikir cerdas jika ingin melakukan sesuatu. Ia menyebutkan sebelum memikirkan keuntungan terlebih dahulu harus mengkaji resiko yang akan terjadi.

"Kita tetap berharap kepada negara agar melindungi warganya, menjamin kebebasan dan tetap menjaga keutuhan NKRI serta perdamaian Aceh yang telah di capai," serunya.