Direktur Forum Bangun Investasi (ForBINA) Muhammad Nur. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Bangun Investasi (ForBINA) menerima informasi bahwa dua perusahaan tambang, PT. Beri Mineral Utama (BMU) dan PT. Multi Mineral Utama (MMU), di Aceh Selatan diduga masih melakukan kegiatan pertambangan, meskipun izin usaha pertambangan (IUP) mereka telah dicabut oleh Pemerintah Aceh. 

Hal itu disampaikan oleh Direktur ForBINA Muhammad Nur SH dalam siaran persnya yang diterima pada Jumat (28/2/2025).

Pada tahun 2023, Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh mengeluarkan keputusan untuk mencabut IUP Operasi Produksi kedua perusahaan tersebut. Pencabutan IUP PT. BMU tercantum dalam Surat Keputusan (SK) No. 540/01/2023, yang membatalkan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 52 Tahun 2012. 

Keputusan ini berkaitan dengan IUP eksploitasi bijih besi di Gampong Simpang Tiga, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, yang mencakup area seluas 1000 hektar. Sementara itu, PT. MMU juga mendapat pencabutan IUP melalui SK No. 540/02/2023, yang membatalkan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 03 Tahun 2010 terkait penyesuaian kuasa pertambangan eksploitasi emas dan mineral pengikutnya di beberapa wilayah Aceh Selatan.

Keputusan pencabutan izin tersebut diambil berdasarkan berbagai persoalan hukum dan ketidaktaatan kedua perusahaan terhadap ketentuan yang ada. Namun, meski izin telah dicabut, informasi yang diterima oleh ForBINA menunjukkan bahwa kedua perusahaan tersebut diduga masih melanjutkan kegiatan pertambangan ilegal di lapangan," sebut M Nur.

Kegiatan pertambangan tanpa izin ini tidak hanya melanggar hukum pertambangan, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah dan kerugian bagi negara. 

"ForBINA mendesak pihak berwenang, terutama Polda Aceh, untuk segera menindaklanjuti masalah ini dan menghentikan praktek ilegal tersebut sebelum berdampak lebih luas, baik terhadap lingkungan maupun sosial masyarakat sekitar," tegas M Nur.

ForBINA juga meminta Pemerintah Aceh, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk segera mengambil tindakan tegas agar kegiatan ilegal tersebut dihentikan dengan segera. ForBINA mengimbau masyarakat untuk turut aktif mengawasi dan mendukung proses pasca-pencabutan izin, karena hal ini adalah hasil perjuangan bersama masyarakat yang sebelumnya merasakan dampak negatif dari kehadiran kedua perusahaan tersebut. 

“Pencabutan izin ini adalah bentuk upaya untuk mencegah dampak buruk yang ditimbulkan oleh pertambangan tanpa izin, yang tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga membahayakan kesejahteraan masyarakat. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar mantan Direktur Walhi Aceh itu.

ForBINA menegaskan bahwa keberhasilan pencabutan izin ini tidak boleh sia-sia dan masyarakat harus terus mengawasi agar praktek pertambangan ilegal dapat dihentikan demi penyelamatan lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan di Aceh Selatan.