Ketua Komisi I DPRK Aceh Timur Azhari. [Foto: Dialeksis/khaidir]

DIALEKSIS.COM | Aceh Timur - Pemerintah diminta terus berupaya mencari cara untuk mengakomodir keberadaan sumur-sumur minyak yang di kelola masyarakat di Ranto Peureulak agar bisa memberikan kesejahteraan secara merata kepada masyarakat, daerah, hingga negara.

Ketua Komisi I DPRK Aceh Timur Azhari mengatakan kepada Dialeksis.com, Kamis (17/3/2022) menyarankan Pemerintah Aceh dan DPRA dapat mempercepat pengesahan Qanun tentang pertambangan rakyat yang kabarnya sedang di bahas oleh DPR Aceh.

"Qanun ini juga diharapkan menjadi salah satu jalan untuk memutus polemik pengelolaan sumur minyak rakyat di aceh yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat selama ini," harapnya.

Menurutnya lagi penghentian Kegiatan tambang minyak di Ranto peureulak Aceh Timur ini bukan solusi bijak mengingat kegiatan ini juga sudah sangat lama berlangsung pastinya banyak sekali masyarakat yang tergantung ekonomi di sumur sumur tua tersebut.

Azhari juga merasa khawatir jika aktivitas masyarakat ini di hentikan akan berakibat pada hilangnya pekerjaan pada ribuan masyarakat yang selama ini bekerja di sumur minyak yang menjadi tempat warga bertahan hidup apalagi saat ini sedang melanda bencana Pandemi Covid 19," ujarnya.

Azhari menjelaskan Bencana Covid 19 ini mengakibatkan terhimpitnya perekonomian masyarakat yang sangat memprihatinkan tak terkecuali masyarakat di Aceh Timur. "Banyak masyarakat yang menaruh harapan hidup pada tambang minyak yang di kelola turun-temurun secara tradisional," pungkas Azhari yang juga ketua DPS PA Kecamatan Ranto Peureulak. [kh]