DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Saat ini, banyak Nelayan di Aceh mengeluh soal proses pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar harus pakai surat izin rekomendasi Dinas Perikanan Setempat. 

Akibat kebijakan pemerintah ini, banyak nelayan yang terhambat ketika hendak melaut, apalagi nelayan kecil yang menggantungkan mata pencariannya hanya dari melaut.

Ada juga nelayan yang mengeluh sulitnya mendapat BBM jenis solar bersubsidi. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPR Aceh, Irpannusir meminta kepada pihak Pertamina untuk mempermudah syarat bagi nelayan dalam mendapatkan solar subsidi. 

"Kalau aturannya harus mengantongi surat izin dari DKP setempat, namun jika itu dirasa agak sulit, maka kita minta cukup surat desa saja atau panglima laot setempat," kata ia menjelaskan. 

Karena, kata dia, yang mengetahui pekerjaan mereka sebagai nelayan tentu aparat desa atau panglima laot. 

Ia menegaskan, hal terpenting jangan sampai penertiban yang dilakukan aparat keamanan berimbas kepada masyarakat kecil. Karena target aparat adalah para penimbun solar subsidi yang mencari keuntungan pribadi.

"Maka, akan sangat disayangkan jika para nelayan kita yang harus terdampak. Untuk itu, kita harap secepatnya ada jalan keluar dan kemudahan bagi nelayan dalam mendapatkan solar subsidi," tutupnya. [nor]