Fauza Andriyadi [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Peneliti Jaringan Survei Inisiatif (JSI) Fauza Andriyadi menilai perwakilan DPD Aceh di Senayan dalam bertindak tidak sinergis secara kolektif memperjuangkan kepentingan Aceh. 

“Kemudian saya juga melihat tindakan intervensi terhadap kepentingan masyarakat Aceh tidak memiliki roadmap jelas dalam melakukan advokasi,” ungkapnya saat diwawancarai Dialeksis.com, Senin (2/1/2023). 

Sambungnya, advokasi yang dilakukan dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat Aceh dilakukan tidak tuntas, terarah, terukur, dan sistematis.

Tak hanya itu, kata dia, keberadaan rumah aspirasi DPD RI tidak optimal berfungsi, menyerap aspirasi, dan melakukan upaya pengembangan secara kelembagaan. 

Di sisi lain, ia juga menilai respon DPD Aceh selama ini hanya sebatas memanfaatkan media sebagai corong untuk menunjukkan kinerja tanpa membuat laporan kinerja setiap tahunnya kepada masyarakat Aceh. 

Padahal, kata dia, seharusnya posisi DPD dan DPR RI menjadi jembatan dalam mengkomunikasikan kepentingan Aceh dengan pemerintah pusat. 

“Kontribusi DPD juga sangat penting dalam mengawal kebijakan pusat terkait dengan kepentingan Aceh, tapi yang terlihat selama ini belum dimaksimalkan, (semisal dalam hal menunaikan ibadah haji, sejatinya pemerintah aceh dengan kekhususannya bisa mengelola sendiri tanpa bergabung dengan pemerintah indonesia, pengeboran migas lepas pantai, yang sampai sekarang batas antara pengelolaan pusat dan daerah belum ada titik temu yang pasti), padahal DPD bisa lebih memperjuangkan hal ini secara maksimal,” pungkasnya.