Koordinator Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) Wilayah Aceh, Muhammad Hasbar Kuba. [Foto: IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dana Otsus Aceh yang telah disetujui sebesar Rp7,5 Trilliun untuk tahun 2022, kini mulai menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat.  Sedangkan tahun sebelumnya 2021 penggunaan Otsus di Aceh atau DOKA bisa dikatakan tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan SiLPA sebesar Rp3,98 Trilliun.

Koordinator Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) Wilayah Aceh, Muhammad Hasbar Kuba mengatakan, untuk 2022 Aceh itu masih dipimpin Nova Iriansyah. 

"Dan sebelumnya diketahui Otsus sebelumnya juga ada SiLPA Rp3,98 Trilliun, dan diharapkan Otsus 2022 benar direalisasikan dengan baik dan tepat sasaran, jangan sampai ada SiLPA lagi," ucapnya kepada Dialeksis.com, Kamis (7/10/2021). 

Karena itu, Kata Hasbar, sangat penting dilakukan evaluasi secara menyuluh terkait Otsus.

"Karena banyak sekali kekurangan pemerintah Aceh dalam mengelola Otsus ini. Karena itu penting di evaluasi," ujarnya. 

Hasbar juga sepakat dengan yang disampaikan oleh Surya Paloh, bahwa 'Aceh butuh asistensi khusus dari pemerintah pusat,' Maksudnya, supaya ter arah pembangunannya.

"Jadi Otsus ini tidak menjadi sasaran untuk korporat Aceh," tukasnya.

Lanjut Hasbar, karena itu Otsus harus benar dimaksimalkan penggunaannya agar Aceh menuju kearah lebih baik.

"Berbicara 2027, ini bicara nilai jual terhadap pusat. Ini semua tergantung pada Pilkada 2024, siapakah nanti yang menjadi pemimpin, apakah memang untuk kepentingan Aceh atau titipan dari pusat? Jika dari pusat kemungkinan Otsus 2027 itu tidak ada lagi," ucap Hasbar.

Hasbar menyampaikan, yang harus dievaluasi itu adalah TAPA (Tim Pengelolaan Anggaran) yang dimana Ketua TAPA itu Sekda Aceh, Taqwallah.

"Kemudian DPRA dalam penganggaran Anggaran, apakah mereka tidak paham betul bahwa Aceh punya Otsus yang besar itu dibawa kemana? kok bisa SiLPA? apakah mereka menganggap itu terjadi APBA-P, karena APBA-P tidak senormal APBA sesungguhnya," jelasnya.  

Lebih lanjut Hasbar menyampaikan, pemerintah Aceh dalam hal ini harus pintar memilah-milah mana yang prioritas dan mana yang tidak. 

"Anggaran sebanyak itu kalu digunakan dijalan yang benar, maka akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Tapi kalu digunakan kepada hal-hal yang salah tentu akan merugikan masyarakat Aceh, contoh Rumah Dhuafankalau dengan anggaran yang besar itu bisa dimanfaatkan untuk rumah dhuafa, bayangkan berapa banyak masyarakat kita yang belum memiliki rumah sudah punya hunian layak untuk bertedu, kemudian jalan barat-selatan, bagaimana kondisinya jalan disana, sedih kita melihatnya, karena evaluasi, prioritas itu sangat penting dengan Anggaran sebesar itu," pungkasnya. [ftr]