DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - “Bila Anda ingin mengganti STNK dan mengurus pajak kenderaan, maka harus diselesaikan administrasi BPKB terlebih dahulu, baru dilanjutkan untuk mengurus STNK,” sebut Dirlantas Polda Aceh, Kombes. Dicky Sondani menjawab Dialeksis.com via selular, Rabu (26/05/2021).

Dulu, sebutnya, kalau mengurus pajak STNK tidak harus administrasi BPKB terlebih dahulu. Namun dua tahun belakangan ini aturan itu terbalik, harus klir terlebih dahulu data BPKB baru dilanjutkan ke STNK.

“Ibaratnya saat ini STNK hanya mengambil nopol saja daftar entri. Data base yang diambil itu data base BPKB. Berarti tidak ada lagi BPKB lewat STNK. Semuanya ini dilakukan untuk menghindari kecurangan,” sebut Dicky.

STNK tidak akan muncul atau tidak tercetak, kalau dia tidak memanggil data BPKB tadi. Artinya ketika data BKPB tidak ada, maka STNK tidak bisa dicetak. Semua ini dilakukan untuk kenyaman masyarakat.

“Seolah olah selama ini terpisah pengurusan BPKB dan STNK. Ini yang akan disatukan persepsi dari berbagai stakeholder, bagaimana agar ini menyatu. Artinya jika pendaftaranya sudah dimulai dari PKB maka bergerak ke STNK lanjut ke Dispenda, “jelasnya.

Dengan adanya penyatuan ini akan memudahkan pengawasan dan memperkecil adanya kecurangan. Bila sudah terkonsentrasi mudah melakukan pengawasan. Bila tidak disatu justru susah, misalnya BPKB muncul STNK tidak, atau STNK muncul BPKB tidak, jadi sekarang ini karena data itu penting maka dimulai dari data BPKB.

Menyinggung bila ada pemilik kenderaan terkena razia di jalan, pajak kenderaanya mati, apakah ada keringanan untuk mempermudah bayar ditempat, sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat?

Menjawab pertanyaan ini Dicky menjelaskan, ini lagi pembenahan nanti akan diupyakan kesana. Kita lihat kondisi nanti. Pihak Lantas akan menyiapkan nanti bisa bayar langsung ditempat, akan diusahakan. (baga)