DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Aceh menggelar kegiatan "Forum Pemantapan Karakter dan Kebangsaan", Senin (25/3) di Kryiad Muraya Hotel, Banda Aceh. 

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Mayjen (Purn) Soedarmo dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Dr. Prabawa Eka Soesanta mengatakan ada 4 fokus kebijakan yang menjadi titik pokok dalam menggalang kemajuan dan kemajuan bangsa. Pertama, sambungnya, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 

"tindak lanjutnya adalah pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) sesuai Permendagri No 71 Tahun 2012," ujar Prabawa.

Pembentukan PPWK di daerah, sambungnya, menjadi penting karena menjadi sarana bersama untuk menguatkan wawasan kebangsaan yang merupakan bagian dari program strategis nasional. 

Kedua, lanjut dia, Inpres No 12 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

"Dengan payung hukum tersebut, resolusi mental dilaksanakan dengan menanamkan nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong kepada seluruh lapisan masyarakat," jelasnya. 

Ketiga, sambungnya, Perpres No 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Menurutnya, Perpres ini memberikan keterkaitan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan optimalisasi pemantapan ideologi Pancasila di daerah. Keempat, Perpres No 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter. 

"Berkaitan Perpres ini, Kemendagri meminta daerah mendukung program ini agar dimasukkan dalam anggaran 2019," tuturnya. 

Sementara itu, Kasubbid Karakter dan Wawasan Kebangsaan Hartono, SH dalam laporannya mengatakan kegiatan ini diikuti oleh 80 peserta dari SKPD terkait, unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, ormas, tokoh pemuda, mahasiswa, dan para generasi muda.