Foto: Ist

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) kembali menyelenggarakan Webinar Series yang kedua dengan mengusung tema “Digitalisasi Pemerintahan Sebagai Upaya Percepatan Menuju Smart City,” yang diselenggarakan pada Rabu, (5/5/2021) melalui aplikasi Zoom Meeting.

Webinar ini menghadirkan dua pemateri yaitu Emila Sofayana sebagai Kadisdukcapil Kota Banda Aceh dengan judul “Digitalisasi Layanan Adminduk sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Menuju Smart City.” 

Dan Dewi Kurniasih sebagai Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UNIKOM membawakan judul “Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan Menuju Smart City: Tantangan Penerapannya.” 

Webinar ini diikuti oleh 482 peserta dari seluruh Indonesia dan dibuka oleh Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP USK Zahratul Idami.

Emila Sofayana sebagai pemateri pertama mengatakan, dalam penerapan implementasi digitalisasi, ada tahapan yang harus di tempuh yang tidak serta merta dan mempunyai proses yang panjang di seluruh daerah untuk melakukan pembersihan data, karena banyak data yang sudah nonaktif. 

Ia melanjutkan, dalam menyiapkan sarana prasarana seperti infrastruktur akan sedikit lebih kompleks karena yang pertama yang harus dikembangkan ialah Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri. 

“Harus punya spirit, semangat dan fashion harus memiliki kekuatan dan cinta pada IT tanpa takut tekanan. Dan bagaimana kondisi internet dan jaringan sangat menentukan, dan kita juga merancang sesuatu seperti akte kelahiran agar bisa masuk ke Rumah Sakit dengan bekerja sama dan sosialisasi kepada masyarakat dan itu membuat masyarakat senang dan Disdukcapil sudah didukung oleh pusat sehingga sudah terbangun,” kata Emila dalam pemaparan materinya. 

Sedangkan Dewi Kurniasih juga mengatakan, agar Smart City bisa dilaksanakan, ada case study (studi kasus) yang harus diperhatikan. Ia mengatakan, ada beberapa indikator yang jika dijalankan secara bersamaan akan dikategorikan kurang baik sehingga dalam prosesnya membutuhkan evaluasi.

“Misalnya kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan, jadi lebih baik pemerintah daerah memberikan prioritas yang dibutuhkan oleh pemerintah dan yang dibutuhkan dalam membangun Smart City ialah budaya dan security (keamanan) dari setiap macam informasi yang dibangun,” jelas Dewi.

Di penghujung seminar, webinar ini kemudian ditutup oleh Afrijal selaku moderator, dengan menyimpulkan hasil diskusi dan memberikan harapannya kedepan terkait terwujudnya Kota Smart City di Kota Banda Aceh.

“Harapannya ke depan, digitalisasi Pemerintahan bisa di terapkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Kita berharap para Aparatur Pemerintahan ke depan memiliki kompetensi di bidang IT sehingga percepatan transformasi pemerintahan berbasis digital bisa segera terwujud dengan baik,” Pungkasnya.