Ketua DPRK Aceh Tamiang menyerahkan pemandangan umum fraksi terhadap raqan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2018 kepada Sekda Aceh Tamiang. (Foto: Ist.)

DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang melalui Fraksi Tamiang Sekate mempertanyakan tiga poin penting program yang dinilai belum dilaksanakan Pemkab Aceh Tamiang secara optimal, diantaranya program Replating Sawit dan sektor pendidikan. 

Pertanyaan itu disampaikan Fraksi Tamiang Sekate dalam pandangan umum terhadap penyampaian rancangan qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2018, Kamis (9/5/2019). 

Terkait bantuan replanting untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat yang merupakan program bantuan dari Kementerian Perkebunan dan Kehutanan melalui Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Kami ingin tahu capaian program ini sudah sejauh mana," kata Siti Zaleha saat membacakan pandangan fraksinya. 

Seperti diketahui di tahun 2018 lalu, Pemkab Aceh Tamiang mendapat alokasi program Replanting sawit sebanyak 1.600 Ha, dimana program replanting sawit tersebut ditujukan untuk rakyat dengan bantuan hibah dari pemerintah sebesar Rp 25 juta per hektare.

Sektor Pendidikan 

Fraksi Tamiang Sekate juga menyoroti kinerja sektor pendidikan karena masih banyak sekolah belum terselesaikan statusnya, termasuk dari segi pemerataan guru pengajar yang belum merata terutama daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. 

"Berdasarkan pidato yang disampaikan bupati, anggaran sektor pendidikan cukup besar, mencapai Rp 34.024.080.000," ujar Siti Zaleha. 

Siti melanjutkan fraksinya juga ingin mendengar langsung tentang anggaran yang terserap dari pelelangan aset Pemkab Aceh Tamiang yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). "Alokasi anggaran yang terserap berapa dan apakah anggaran telah disetor ke rekening Kasda," tanya Siti. 

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon ini akan dilanjutkan hari ini, Jumat (10/5/2019) dengan agenda mendengar jawaban dari pihak eksekutif. (MHV)