DIALEKSIS.COM | Jakarta - Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyoroti penunjukkan Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk mengurus persoalan minyak goreng sebagai bentuk ketergantungan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia bahkan menyebut Luhut sebagai Menko Minyak Goreng.

Ihwalnya, bukan kali pertama bagi Luhut ditunjuk menangani persoalan besar meski bukan dalam bidangnya.

"Ada ketergantungan amat tinggi kabinet Jokowi dengan sosok ini. Setelah sebelumnya [Luhut] digelari Menteri Segala Urusan, bisa-bisa sekarang dianggap Menko Minyak Goreng," ujar Herzaky melalui keterangan tertulis, Rabu (25/5).

Herzaky mengatakan, ada ketergantungan amat tinggi kabinet Jokowi dengan sosok ini (Luhut). Setelah sebelumnya [Luhut] digelari Menteri Segala Urusan, bisa-bisa sekarang dianggap Menko Minyak Goreng.

Kemudian, Herzaky melihat persoalan minyak goreng ini sudah terlalu lama berlangsung dan tak kunjung memiliki solusi yang memadai.

Selanjutnya, dirinya menilai langkah Jokowi ini menunjukkan ada permasalahan yang tidak tertangani oleh kementerian terkait hingga menyebabkan mismanajemen mendalam.

Lebih lanjut, dia menduga kebijakan ini sebagai wujud organisasi yang tidak berjalan dengan baik. Menurutnya, Jokowi mesti melakukan evaluasi kinerja menteri bersangkutan.

Meski demikian, ia menyebut rakyat tak terlalu peduli soal sosok yang mengurus minyak goreng ini. Sebab, masyarakat hanya menunggu hasil akhir ketika kisruh minyak goreng berakhir dan harga-harga kembali normal.

Jokowi menunjuk Luhut untuk menangani minyak goreng. Luhut akan mengurus kelangkaan minyak goreng di Jawa dan Bali.

Sebelumnya, Jokowi beberapa kali memberi jabatan kepada Luhut untuk menangani sejumlah hal. Jabatan yang diemban Luhut bervariasi, mulai dari Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri hingga Koordinator PPKM Jawa-Bali.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menyebut Luhut akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga dalam tugas barunya.

Ia juga menegaskan penunjukkan Luhut tak berkaitan dengan adanya kepentingan pribadi. (CNN Ind)