DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Alamp Aksi) menggelar aksi demonstrasi ke kantor BP2JK Aceh, Jum'at 29 Desember 2023.

Aksi itu dilakukan karena banyaknya persoalan pelelangan proyek APBN yang selama ini sarat KKN dan merugikan masyarakat Aceh.

"Gelontoran anggaran dari pemerintah pusat yang semestinya dapat dinikmati Pembangunannya dengan maksimal oleh rakyat Aceh, ternyata harus berakhir ditangan pihak-pihak yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi. Pengaturan demi pengaturan tender yang terjadi membuat anggaran pembangunan yang bersumber dari APBN di Aceh tak dapat dimanfaatkan karena mangkrak atau kualitasnya tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena indikasi adanya praktek KKN dan pengaturan tender yang dilakoni oleh pihak BPJ2K Aceh sebagai Pelaksana pelelangan yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR. Kondisi pengaturan proyek yang berbau KKN di instansi ini sudah memasuki stadium 4 dan kritis, sudah tak bisa dibiarkan," ungkap Koordinator Aksi Musda Yusuf.

Yusuf membeberkan sekian banyak kasus yang terjadi dalam pelaksanaan lelang di BP2JK Aceh diantaranya Pertama, kata Yusuf, berdasarkan hasil investigasi Masyarakat Transparansi Aceh (MATA) terdapat 5 Paket Kegiatan APBN Tahun Anggaran 2022 mangkrak diakibatkan selisih harga penawaran pemenang yang ditetapkan oleh BP2JK Aceh diatas 20% dari pagu anggaran, sehingga tidak lagi sesuai untuk pelaksanaan hingga membuat kegiatan tersebut terbengkalai.

 - Proyek Rehabilitasi Bendungan Daerah Irigasi Krueng Pasee di Kabupaten Aceh Utara dengan Pagu Rp. 56.000.000.000,00 dan HPS Rp. 56.000.000.000,00 sedangkan Nilai Kontrak Rp. 44.800.000.000,00, Dari perhitungan, terjadi 20% selisih Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) atau Rp. 11.200.000.000,00 dengan sumber anggarannya APBN 2021 yang di menangkan oleh PT. Rudy Jaya. Yang beralamat di Jawa Timur. Fakta di lapangan, progress pekerjaan baru dikerjakan 31,82%yang fisik dan 37,08 % keuangan yang telah di cairkan kepada pihak rekanan

- Pembangunan Rumah Susun Ponpes Darul Ihsan Tgk H Hasan Krueng Kalee yang berlamat di Kabupaten Aceh Besar tersebut dan saat ini pembagunannya juga mangkrak. Pekerjaan yang anggarannya bersumber dari APBN 2022ini dimenangkan oleh CV.ASOLON UTAMA, yang berlamat di Kota Banda Aceh. Sementara pagu anggaranya mencapai Rp3.526.524.000,00 dan HPS Rp.3.526.524.000,00 sedangkan Nilai Kontrak Rp2.970.417.000,00 jadi selisih antara HPS dengan Nilai Kontrak adalah 16% atau Rp556.107.000,00 . Fakta di lapangan, progress pekerjaan baru dikerjakan 31,82% fisik dan 37,08 % keuangan yang telah di cairkan kepada pihak rekanan

- Proyek Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Darul Munawwarah yang bersumber dari APBN 2022ini dimenangkan oleh CV.TSARAYA, yang berlamat di Kabupaten Aceh Timur. Dengan pagu anggaran yang mencapai Rp3.412.024.000,00 dan HPS Rp3.412.019.000,00 sedangkan Nilai Kontrak Rp2.729.615.200,00. Terjadi selisih antara HPS dengan Nilai Kontrak adalah 20% atau Rp682.403.800. Sejauh ini, progress pekerjaan baru dikerjakan 31,82% fisik dan keuangan yang telah di terima oleh pihak rekanan 38,58%

- Proyek Pembangunan Rumah Susun Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman ini anggaranya bersumber dari APBN 2022. Sementara tendernya dimenangkan oleh CV RAJA MUDA, yang berlamat di Kabupaten Aceh Utara. “lPembangunan tersebut beralamat di Kabupaten Biereun. dan saat ini pembagunannya mangkrak. Dengan Pagu Anggaran yang mencapai Rp 4.828.440.000,00 dan HPS Rp 4.823.835.000,00 sedangkan nilai Kontrak Rp3.862.752.000,00 jadi selisih antara HPS dengan Nilai Kontrak adalah sebesar 20% atau Rp965.688.000 yang. Fakta di lapangan progress pekerjaan baru dikerjakan 35,23% fisik dan 54,60% keuangan telah di terima oleh pihak rekanan.

- Pembangunan Rumah Susun Institut Agama Islam Al Aziziyah (Kampus Putri) yang anggarannya bersumber dari APBN 2022. Pekerjaan ini dimenangkan oleh CV.RAMAI JAYA yang berlamat Kota Banda Aceh, proyek tersebut berlokasi di Kabupaten Bieruen. Pagu anggaran Proyek tersebut mencapai Rp. 4.828.440.000,00 dan HPS Rp. 4. 828.440.000,00 sedangkan Nilai Kontrak Rp.3.862.752.000,00, jadi terjadi 20% selisih kontrak dari Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) atau Rp965.688.000. Fakta dilapangan, progres pekerjaan baru dikerjakan baru 66,67 %. Fisik dan keuangan yang sudah di cairkan 31.03 % dan saat ini pembagunannya juga mangkrak.

Kedua, lanjut Yusuf, BP2JK Aceh kembali menetapkan satu pemenang untuk 3 Paket pekerjaan dengan nilai puluhan milyar rupiah yang dimenangkan PT AP dalam waktu bersamaan sehingga kuat dugaan ada pengaturan tender yang sarat KKN dalam pelelangan di BP2JK Aceh selama ini. Ketiga pekerjaan yang di menangka PT AP itu adalah:

- Pembangunan Jaringan Irigasi Lhok Guci Aceh Barat senilai Rp 26,5 miliar; 

- Pembangunan Jaringan Irigasi Jambo Aye Aceh Utara senilai Rp 24,8 miliar;

- Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pase senilai Rp 22,8 miliar.