Beranda / Berita / Aceh / Cara Partai Politik di Aceh Pertahankan Kepercayaan Rakyat

Cara Partai Politik di Aceh Pertahankan Kepercayaan Rakyat

Minggu, 14 Februari 2021 10:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Alfi Nora

Ilustrasi [Foto: Fatikhin/Gatra]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Partai Politik (Parpol) di Aceh berupaya mempertahankan kepercayaan masyarakat. Mereka punya kiat agar masyarakat tetap menyampaikan amanahnya kepada Parpol.

Para pimpinan Parpol di Aceh berupaya menjaga kepercayaan itu, mereka punya tips masing-masing. Dari sekian banyak Parpol di Aceh, baik nasional dan partai lokal, Dialeksis.com, sempat meminta tanggapan dua Parpol Nasional, dalam upaya pihaknya mempertahankan kepercayaan rakyat.

PDIP misalnya, menurut Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aceh, Muslahuddin Daud menyebutkan, cara mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik saat ini di Aceh.

Menurutnya, salah satunya dengan terus menyuarakan keinginan publik, karena partai politik menjadi wadah dan corong dari pada suara publik untuk berada dalam lingkaran kebijakan. 

Menurutnya, jika hari ini ada semacam bahasa yang beredar di masyarakat bahwa Parpol hanya berpihak pada rakyat saat jelang Pilkada dan Pemilu itu wajar-wajar saja.

"Setiap orang punya berhak memberi pendapat, saya merasa opini yang berkembang itu berdasarkan fact finding berdasarkan temuan fakta di lapangan," ujarnya saat dihubungi Dialeksis.com, Minggu (14/2/2021).

"Namun dalam ketentuan Perundang-undangan sebenarnya tidak semata-mata seperti itu, setiap parpol pasti memiliki platform ideologis dan program kerja yang dilaksanakan," lanjutnya.

Ia mengatakan, untuk PDIP secara nasional salah satu partai yang sangat modern dalam menjalankan program-program tata kelola organisasi. Namun, untuk di Aceh belum banyak yang paham akan hal itu.

"Kita di partai itu ada menganut 3 pilar partai ada Eksekutif, Legislatif dan Struktural jadi keputusan-keputusan partai sebenarnya dijalankan oleh 3 pilar ini," kata Muslahuddin.

Selama ini, berbagai kegiatan dilakukan oleh partai politik di luar jelang Pilkada atau Pemilu. Semua menjalankan tugas dan fungsi masing-masing bidang.

Misal, wakil Ketua bidang olahraga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan olahraga, seperti penyelenggaraan kejuaran badminton, itu kalau dari sisi anak muda. 

Kemudian Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI), kami melakukan advokasi kerja-kerja petani dan nelayan. Ada Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) dimana ada bencana pengurus partai ikut berkontribusi walaupun untuk konteks Aceh masih sedikit tetapi pihaknya hadir.

Dari sisi nelayan, pengurus sedang menggalakkan kepada pemuda milenial untuk melakukan budidaya udang vaname. Sedangkan di bidang pertanian membuat pelatihan teknologi budidaya, teknik pemasaran dan segala macam.  

Kalau di Aceh PDIP tidak terlalu menonjol tetapi kalau di provinsi lain kita memang sudah sangat dominan dalam segala hal kalau di lapangan dalam hal kerakyatan," sebutnya.

"Kader fanatik PDIP itu ada 18 juta seluruh Indonesia, jadi kalau pun besok pemilu kita ada sekitar 15 persen sudah ada suaranya, Itu adalah hasil dari pada kerja-kerja partai. Kalau saya di Aceh sedang menata organisasi, struktur, program," tambahnya.  

Bagaimana dengan Parpol yang lain? Ketua DPW Partai NasDem Aceh, Zaini Djalil mengatakan, jika hari ini ada semacam bahasa yang beredar di masyarakat bahwa Parpol hanya berpihak pada rakyat saat jelang Pilkada dan Pemilu saja itu keliru.

"Kebetulan saat ini karena sedang agenda Pilkada, makanya ramai yang menbicarakan itu. Pada waktu yang lain pasti bicara topik lain," kata Zaini Djalil. 

"Tetapi secara keseluruhan, keterwakilan partai politik ada di DPR, ketika berbicara kepentingan rakyat itu ada di DPR, tidak mungkin partai politik membicarakan itu, anggaran itu ada DPR," tambahnya. 

Menurut Zaini, Partai Nasdem tidak bisa berperan besar di Aceh. Karena kewenangan organisasi yang sangat terbatas, partai melaksanakan program-program sesuai amanah dengan Undang-undang untuk perintahkan anggota lainnya dalam hal pembahasan anggaran harus lebih pro rakyat tetap dilakukan, hal-hal lain tidak bisa dilakukan oleh partai. 

"Karena penganggaran semua itu bukan kewenangan partai, itu lebih kepada DPR Eksekutif dan Legislatif. Maka terkait kepedulian terhadap masyarakat, negara sudah menyediakan anggaran yang diperuntukkan untuk rakyat, semua pihak bisa memastikan terutama eksekutif dan legislatif bahwa anggaran itu memang berpihak kepada rakyat dan harus dipastikan, peran partai tidak ada disini," jelasnya. 

Pihak yang bisa mengeksekusi dan mengimplementasi kebutuhan-kebutuhan utama rakyat itu anggota DPR, DPR itu ada dari Parpol, sesuai porsi keterwakilan jumlah mereka di DPR masing kabupaten kota provinsi dan DPR RI.

"Saya kira disitu peran partai politik untuk meyakinkan masyarakat bahwa kader-kader mareka yang ditempatkan disana itu jelas, tidak korupsi," ujarnya.

"Pembahasan anggaran masing-masing dari keterwakilan itu benar-benar harus peduli atas kepentingan masyarakat, tidak hanya berbicara kepentingan diri sendiri, ini yang harus dipastikan oleh parpol," lanjutnya. 

Selama ini, masyarakat berharap lebih dari keberadaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sementara kewenangan yang dimiliki sebenarnya tidak sebesar itu, ini harus dijelaskan ke masyarakat agar rakyat tidak dininabobokan dengan pernyataan yang memberi harapan berlebihan kepada rakyat.

"Saya kira ini tugas partai politik untuk menjelaskan ini, mengedukasi masyarakat, jadi pencitraan itu hanya sekedar memberi harapan kepada masyarakat, saya kira ini sudah boleh dikurangilah," mintanya.

"Semangat, kemauan, niat dari partai nasdem ini totalitas saya kira untuk Aceh, namun sesuai dengan kemampuan porsi yang dimiliki. Kita tetap komit," pungkasnya.

Editor :
Fira

riset-JSI
Komentar Anda