DIALEKSIS.COM | Blangkejeren - Bupati Gayo Lues H. Muhammad Amru meminta evaluasi data pengguna layanan JKA di kabupatennya kepada Kepala BPJS Kesehatan cabang Tapaktuan.

Hal itu dilakukan Bupati Amru untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat Gayo Lues.

Dalam rapat yang digelar di ruang kerja Bupati Gayo Lues tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan, Aswalmi Gusmita, MSM., Apt., AA menginformasikan keanggotaan jaminan kesehatan untuk Kabupaten Gayo Lues mencapai angka 97.351 jiwa. 

"Angka ini hampir meliputi seluruh kependudukan Gayo Lues. Namun, dari angka tersebut, lebih dari 1.200 penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan," kata Aswalmi. 

Ia juga menyampaikan bahwa sejauh ini pihaknya dan Pemerintah Kabupaten belum menerima perintah pemutusan JKA, walau sudah beredar kabar berakhirnya pelayanan JKA pada awal April 2022.

"Kami akan terus mengevaluasi upaya terbaik dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat di Kabupaten Gayo Lues," tuturnya.

Lebih dari 50% penduduk Gayo Lues menggunakan layanan JKA. Dengan membebankan pembiayaan pada pemerintah daerah, maka Pemerintah Kabupaten dipaksa untuk memutar otak agar tetap menghadirkan pelayanan terbaik pada masyarakat. 

Bupati Amru meminta agar kondisi ini perlu ditangani dengan serius. Ia mengharapkan pihak BPJS Kesehatan dan Dinas Terkait untuk tanggap dalam menangani masalah tersebut. Pasalnya, kebutuhan akan pelayanan kesehatan sangat fundamental dalam kondisi pandemi saat ini.

“Dengan kualitas kesejahteraan masyarakat Gayo Lues yang masih menengah ke bawah, JKA ini menjadi tumpuan masyarakat untuk berobat, jaminan kesehatan harus mengcover seluruh penduduk Gayo Lues yang patut mendapatkannya. Berikan pada yang berhak!” Tegas Bupati.

Dari pertemuan dengan berbagai pihak tersebut, Bupati Gayo Lues akan melakukan rasionalisasi data pengguna JKA di kabupaten. Hal ini dilakukan untuk mendapat data yang reliabel, yang mana nantinya data tersebut akan berpengaruh besar terhadap kewajiban pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di kabupaten.

“Saya minta evaluasi kembali kriteria kelayakan penerima JKA, layak menerima layanan JKA atau tidak, masih berdomisili di Gayo Lues atau tidak, itu diperhatikan semuanya,” kata bupati. [HGL]