DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Aceh menggelar advokasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama di Provinsi Aceh dalam bentuk simposium dengan tema menuju Aceh hebat dengan gerakan upaya pencengahan stunting di Kyriad Muraya Hotel, Jumat (8/3/2019).

Tingginya privalensi stunting telah memposisikan Indonesia dalam 5 besar dunia dimana sekitar 8,8 juta anak Indonesia menderita stunting karena kurang gizi. Data riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2013 mencatat angka kejadian stunting nasional 37,2 persen. Angka ini meningkat dari tahun 2010 sebesar 35,6 persen.

Permasalahan stunting di Aceh sangat mengkhawatirkan. Kesehatan dan gizi anak lebih buruk dari rata-rata nasional. Hal itu tercermin dari indikator riset kesehatan dasar tahun 2013 yang menunjukkan bahwa 4 dari 10 balita Aceh mempunyai tinggi badan yang lebih pendek dari standar tinggi badan seusianya dan ini menempatkan Aceh sebagai daerah yang mempunyai masalah stunting sangat tinggi menurut kategori WHO.

Pelaksana Tugas Deputi Advokasi Pergerakan dan Informasi BKKBN, M.Yani, saat membuka acara tersebut mengatakan untuk mengatasi stunting ini pemerintah melakukan tindakan intervensi yang sifatnya spesifik dan tentu dikerjakan oleh kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Selanjutnya yang bersifat sensitif dikerjakan oleh lembaga, masyarakat dan kementerian lainnya.

Fenomena stunting perlu multi faktor penanganannya yang harus ditangani secara serentak. Stunting merupakan penyakit kronis yang terjadi di masa hamil kemudian di dua tahun pertama kelahiran sehingga harus diberikan perhatian pada ibu hamil bahkan sebaiknya kepada calon-calon ibu juga harus diintervensi karena banyak remaja yang kekurangan zat besi.

"Untuk pencegahannya sudah ada program dari pemerintah seperti posyandu, PAUD dan Bina Keluarga Balita (BKB)," sebutnya.

Senada dengan M. Yani, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Aceh, Dyah Erti Idawati, mengatakan sebagai mitra kerja pemerintah, kader PKK mempunyai potensi yang cukup besar di seluruh pelosok Aceh guna mengawal terus program-program baik itu dari PKK sendiri maupun instasi lain.

"BKKBN instansi yang ke tiga mengajak PKK menjadi narasumber semenjak dari deklarasi stunting kemudian Dinas kesehatan dalam Rakerkesdanya dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) yang mengumpulkan seluruh ibu-ibu kepala desa untuk mensosialisasikan mengenai gerakan ini," ujarnya.

Dyah menyebutkan kedepan akan menginisiasi instasi lain untuk berkerja sama supaya gerakan ini cepat tersampaikan kepada masyarakat luas. Tahun 2019 ini sejalan dengan deklarasi stunting dan Pergub Nomor 14 Tahun 2019, akan melakukan intervensi ke 10 kota dalam kabupaten, baik melalui Dinas Kesehatan, Unicef dan dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australi Indonesia (KOMPAK).

"Saya yakin dan optimis 2019 ini kita bisa menurunkan angka stunting secara signifikan," katanya.

Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Sahidal Kastri saat dimintai keterangan oleh media mengatakan masalah stunting ini harus diselesaikan bersama-sama, Stunting disebabkan oleh beberapa masalah seperti pengasuhan pada masa hamil, asupan pola makan dan sanitasi.

Sahidal mengaku upaya pencegahan yang sudah dilakukan ada sebanyak 289 kampung KB di Provinsi Aceh fokus memberikan intervensi bersama dengan penyuluh-penyuluh bagaimana sebaiknya supaya pola asuh mulai sejak dalam kandungan dan 2 tahun stelah lahir. (jl/ri)