DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) diwacanakan akan melaksanakan pelantikan pada 30 September 2019 mendatang.

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) berharap DPRA yang dilantik nantinya bisa melepas diri dari oligarki partai.

"Kita melihat selama ini Anggota DPRA bukan sosok yang bebas dalam pengambilan keputusan melainkan sudah diatur sedemikian rupa oleh partai," kata Baihaqi, Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA kepada Dialeksis.com, Minggu (29/9/2019).

"Anggota DPRA terpilih harus bekerja memperjuangkan aspirasi konstituennya dan masyarakat Aceh secara keseluruhan," tambah Baihaqi.

Ia juga berharap agar anggota dewan terpilih mampu komitmen terhadap gerakan antikorupsi dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

"Selanjutnya, DPRA ke depan jangan lagi jadi stempel pemerintah. Semua usulan eksekutif dengan mudahnya diiyakan tanpa pembahasan yang ketat," tuturnya.

"Kemudian kita juga mengalami penurunan kuantitas perwakilan kaum perempuan di DPRA. Jumlah yang sedikit ini semoga bisa memberikan warna bahkan melebihi periode sebelumnya," tutup Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA itu. (sm)