Bencana Banjir dan Abrasi Perparah Kehidupan Nelayan Seuneudon Aceh Utara

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bencana banjir dan abrasi pantai yang melanda wilayah pesisir Kecamatan Seuneudon, Aceh Utara, semakin memperparah kehidupan nelayan tradisional.

Selain merusak permukiman, bencana tersebut juga menghancurkan alat tangkap dan memutus sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Keuchik Desa Lhok Puuk sekaligus Panglima Laot Lhok Seuneudon, Teuku Bakhtiar, mengatakan abrasi dan banjir besar telah menempatkan nelayan dalam kondisi terjepit, baik secara ekonomi maupun sosial.

Ia pun meminta pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah serius untuk melindungi nelayan tradisional.

“Ini murni kampung nelayan. Di Lhok Puuk saja, 99 persen masyarakat hidup dari laut. Kalau tidak dilindungi, nelayan tradisional bisa habis,” kata Teuku Bakhtiar kepada Dialeksis.com, Sabtu (17/1/2026).

Abrasi yang terus menggerus garis pantai telah menghancurkan permukiman nelayan dan membuka belasan muara baru. Desa Lhok Puuk menjadi wilayah paling parah terdampak dibandingkan desa pesisir lainnya di Seuneudon.

Menurut Teuku Bakhtiar, terdapat delapan kampung nelayan di pesisir Seuneudon, yakni Meunasah Sago, Matang Puntong, Lhok Puuk, Ulee Reubek Barat, Ulee Reubek Timur, Bantayan, Teupin Kuyun, dan Matang Lada. Seluruh kampung tersebut menggantungkan perekonomian dari perikanan tangkap skala kecil.

Ia menilai abrasi yang terjadi saat ini jauh lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama setelah pembangunan batu jeti di kawasan pesisir.

“Sebelumnya abrasi ada, tapi tidak separah sekarang. Setelah batu jeti dibangun, abrasi justru makin ganas dan menghancurkan rumah warga,” ujarnya.

Akibat bencana banjir terbaru, sedikitnya 15 muara baru terbuka di wilayah Lhok Puuk. Meski kondisi tersebut menyelamatkan warga dari ancaman korban jiwa, kerusakan yang ditinggalkan sangat besar.

“Rumah bukan hanya rusak, tapi ikut hilang bersama tanahnya ke laut. Akses jalan terputus, listrik juga belum menyala sampai sekarang,” jelasnya.

Selain kehilangan tempat tinggal, nelayan juga kehilangan sumber penghidupan. Puluhan boat, jaring, dan alat tangkap permanen rusak atau hanyut dibawa arus banjir.

“Kami mendata sekitar 50-an boat nelayan rusak dari delapan desa. Alat tangkap juga banyak yang hilang,” ungkap Teuku Bakhtiar.

Kondisi nelayan semakin berat akibat sulitnya akses BBM. Solar harus dibeli melalui pengecer dengan harga jauh di atas harga resmi.

“Harga dasar Rp6.800, tapi sampai ke nelayan jauh lebih mahal. Biaya melaut jadi sangat tinggi,” katanya.

Situasi tersebut membuat banyak nelayan terjerat utang kepada tengkulak atau rentenir lokal (toke bangku). “Ada nelayan pinjam Rp40 juta, membengkak jadi Rp60 sampai Rp70 juta. Kalau hasil laut sedikit, utang terus menumpuk,” ujarnya.

Ia juga menyoroti belum adanya hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak akibat ketiadaan lahan relokasi.

“Kami sudah usulkan pembebasan tanah, tapi sampai hari ini belum ada realisasi. Warga masih bertahan di wilayah rawan,” tutupnya. [nh]