Beranda / Berita / Aceh / Batubara Dominasi Ekspor di Aceh, Pengamat: Tidak Menjawab Tantangan Pengangguran

Batubara Dominasi Ekspor di Aceh, Pengamat: Tidak Menjawab Tantangan Pengangguran

Rabu, 21 Juni 2023 13:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Nora


Pengamat Ekonomi Aceh Rustam Effendi


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ekspor barang asal Provinsi Aceh didominasi oleh komoditas bahan bakar mineral, yaitu kelompok bahan bakar mineral berupa batubara.

Dilansir dialeksis.com dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, bahan bakar mineral ini diekspor melalui Pelabuhan Meulaboh dengan nilai ekspor tahun 2022 sebesar 478.025.700 Dolar AS atau sebesar 64,77 persen dari total ekspor barang asal Aceh.

Menanggapi hal itu, Pengamat Ekonomi Aceh Rustam Effendi mengatakan, aktivitas ekspor Aceh bukan dari hasil olahan yang bernilai tambah tinggi, dan bukan dari hasil olahan produksi pertanian yang menjadi lapangan usaha basis utama masyarakat. 

“Hal ini yang menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi Aceh rendah dan kurang berdampak pada penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan,” kata Dosen Fakultas Ekonomi USK itu saat diwawancarai Dialeksis.com, Rabu (21/6/2023). 

Seharusnya, kata Rustam, Aceh lebih fokus pada pengembangan hilirisasi agar ekonomi daerah ini tumbuh lebih inklusif, khususnya terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan jumlah penduduk miskin.

“Tidak ada cara lain, harus terus berupaya agar investasi swasta mau masuk ke sektor hilir,” sebutnya. 

Namun, sambungnya, selama investasi swasta ini tidak masuk ke bumi Serambi Mekkah, ia menilai pesimis terhadap masa depan ekonomi Aceh, apalagi ketika dana Otsus sudah tidak dapat diharapkan lagi. 

Ia menyampaikan hampir 65 persen ekspor Aceh berupa komoditas batubara. Hal itu tidak akan banyak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah Aceh. 

Jika pun ada, menurutnya, kurang dapat menyediakan atau menjawab tantangan pengangguran akibat terbatasnya penyediaan lapangan kerja. 

“Hal demikian harusnya yang mesti didorong atau diberi masukan kepada pembuat kebijakan, baik Gubernur, Bupati, Walikota termasuk DPRD,” imbuhnya. 

Pemerintah itu, kata dia, sebagai pembuat kebijakan harus menganalisis hal-hal demikian dan mencari jalan keluar agar Aceh ini maju dan masyarakatnya sejahtera.

Keyword:


Editor :
Zulkarnaini

riset-JSI
Komentar Anda