Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, S.T., yang akrab disapa Mukhlis Takabeya. [Foto: Prokopim Bireuen]
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Kinerja Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, S.T., yang akrab disapa Mukhlis Takabeya, mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Berdasarkan riset digital redaksi Dialeksis, apresiasi terhadap kepemimpinan Mukhlis muncul dari akademisi, tokoh politik, organisasi masyarakat, unsur DPRK, tokoh keagamaan, hingga mantan kepala daerah.
Apresiasi itu tidak berdiri pada satu isu tunggal. Sejumlah pernyataan publik yang terekam dalam pemberitaan digital menunjukkan bahwa Mukhlis dinilai mendapat respons positif karena kebijakan fiskal, penanganan kebencanaan, perhatian terhadap masyarakat kecil, percepatan pelayanan pemerintahan, hingga dukungan terhadap tokoh agama di tingkat kecamatan dan kemukiman.
Salah satu apresiasi yang tercatat dalam pemberitaan Dialeksis datang dari Direktur The Aceh Institute, Muazzinah, B.Sc., MPA. Ia menilai langkah Bupati Bireuen menolak kenaikan tunjangan transportasi anggota DPRK dari Rp11 juta menjadi Rp21 juta sebagai keputusan yang mencerminkan keberanian dalam menjaga kepentingan publik di tengah tekanan fiskal daerah. Dalam berita Dialeksis yang terbit pada 31 Maret 2025, kebijakan itu disebut sebagai contoh disiplin anggaran dan penerapan prinsip good governance.
Muazzinah menilai keputusan tersebut menunjukkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat luas. Menurutnya, dalam situasi refocusing anggaran nasional, pemerintah daerah memang harus mampu memilah mana kebutuhan yang mendesak dan mana yang dapat ditunda.
“Langkah ini menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan berani mengambil keputusan sulit demi kesejahteraan bersama,” demikian pandangan Muazzinah sebagaimana dikutip Dialeksis.
Selain dari kalangan akademisi, apresiasi juga datang dari unsur politik di DPRK Bireuen. Fraksi PKS-PPP disebut memberi catatan positif atas penyajian dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Bireuen. Dalam pemberitaan Metro Aceh dan Detik Aceh News, Wakil Fraksi PKS-PPP, Yusriadi atau Abu Yus, menilai dokumen LKPJ yang disampaikan Bupati Mukhlis lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
Apresiasi lain muncul dalam konteks kebijakan sosial dan keagamaan. Ketua PMI Bireuen, Edi Saputra, memberi respons positif terhadap kebijakan Bupati Mukhlis menaikkan honorarium imum syiek, bilal, dan muadzin masjid. Kebijakan itu dinilai sebagai bentuk penghargaan pemerintah daerah kepada para pelayan umat yang selama ini bekerja di tingkat akar rumput.
Dukungan serupa juga disampaikan sejumlah anggota DPRK Bireuen, termasuk Multazami Abu Bakar dan Tgk. Ismayadi Muhammad Hasan. Mereka menilai perhatian terhadap perangkat keagamaan di masjid bukan hanya soal bantuan, tetapi pengakuan atas peran sosial dan spiritual yang selama ini mereka jalankan di tengah masyarakat.
Di sektor pemerintahan desa, apresiasi juga muncul dari unsur asosiasi pemerintah gampong. APDESI Bireuen disebut memberi penilaian positif atas percepatan pencairan Dana Desa tahap I tahun anggaran 2026. Langkah itu dinilai penting karena dana desa menjadi salah satu instrumen utama untuk menggerakkan pembangunan di tingkat gampong.
Tidak hanya itu, penanganan pascabencana juga menjadi salah satu titik yang mendapat sorotan. Mantan Bupati Bireuen, Drs. Mustafa A. Glanggang, dalam sejumlah pemberitaan digital, menyampaikan apresiasi terhadap respons dan manajemen Bupati Mukhlis dalam penanganan pascabanjir bandang. Ia menilai pemerintah daerah bergerak cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat terdampak.
Riset digital redaksi juga menemukan adanya apresiasi terhadap kebijakan Mukhlis yang mengalihkan anggaran pengadaan mobil dinas untuk pembangunan rumah dhuafa. Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari Serikat Aksi Peduli Aceh atau SAPA. Langkah itu dinilai sebagai kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kecil.
Secara umum, peta apresiasi terhadap kinerja Bupati Mukhlis memperlihatkan beberapa isu utama yang paling banyak disorot. Pertama, keberanian mengambil keputusan fiskal yang dianggap berpihak kepada masyarakat. Kedua, respons cepat dalam situasi bencana. Ketiga, perhatian terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan. Keempat, penguatan pelayanan pemerintahan desa. Kelima, penghargaan terhadap tokoh agama dan pelayan umat.
Meski demikian, apresiasi publik tersebut tetap perlu diletakkan sebagai modal awal, bukan titik akhir. Pemerintahan daerah tetap dituntut menjaga konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan. Dukungan banyak pihak akan semakin bermakna bila diikuti dengan capaian terukur, pelayanan publik yang membaik, serta pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat Bireuen.
Bagi publik, deretan apresiasi ini menjadi sinyal bahwa kepemimpinan Mukhlis Takabeya mulai mendapat tempat dalam ruang evaluasi sosial-politik di Bireuen. Namun, ukuran utama keberhasilan tetap berada pada manfaat nyata yang diterima masyarakat, terutama kelompok kecil, petani, nelayan, pelaku UMKM, tokoh agama, dan warga terdampak bencana.
Dengan begitu, apresiasi yang mengalir kepada Bupati Mukhlis bukan sekadar pujian politik, melainkan catatan awal atas ekspektasi publik yang semakin besar terhadap arah pembangunan Bireuen ke depan. [red]
Sebelumnya
