Anggota Komite IV DPR RI asal Aceh, H. Sudirman akrab disapa Haji Uma. [Foto: SERAMBINEWS.COM/JAFARUDDIN]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komite IV DPR RI asal Aceh, H. Sudirman yang akrab disapa Haji Uma melaporkan masalah pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) aparatur gampong keluar daerah yang tengah menjadi sorotan publik di Aceh. 

Hal tersebut dilaporkan Haji Uma kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam dua rapat kerja terpisah antara Komite IV DPR RI di Gedung DPD RI, pada Kamis (25/8/2022).

“Perla saya sampaikan kepada Ibu Menteri, bahwa kami menerima banyak laporan selama masa reses di Aceh terkait penggunaan dana desa untuk kegiatan BIMTEK aparatur desa diluar daerah yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan, baik efektifitas hasil kegiatan maupun efisiensi anggaran. Bahkan cenderung hanya menguras dana desa yang mestinya digunakan untuk pembangunan desa,” katanya dalam rapat tersebut. 

Ia menjelaskan, bahwa aparatur desa menerima undangan BIMTEK dari sejumlah lembaga yang lokasi kegiatannya di luar daerah yang diperkirakan memakan anggaran mencapai Rp 50 juta setiap desa per tahunnya.

“Di Aceh ada 6.516 desa dan jika dikalikan Rp 50 juta per desa, maka dana desa yang dihabiskan untuk BIMTEK mencapai Rp 325,8 miliar per tahun,” ujarnya. 

Dirinya juga mensinyalir ada sejumlah oknum aparat Polri, TNI dan Kejaksaan ikut menunggangi dana desa, salah satunya menjadi pendukung di balik sejumlah lembaga BIMTEK agar aparatur desa ikut BIMTEK yang dimaksud.

Oleh karena itu, Haji Uma meminta agar Menkeu serta Instansi terkait dapat melakukan investigasi terkait permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, menurutnya, hal ini tak hanya terjadi di Aceh, namun seluruh Indonesia.

Menyikapi laporan itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan akan berkoordinasi dengan lintas instansi terkait lain agar dana desa digunakan semestinya untuk pembangunan di desa. 

Di Kesempatan yang terpisah juga, masalah BIMTEK ini juga sudah disampaikan kepada BPKP RI dalam rapat kerja Komite IV DPD RI di Gedung DPR RI.

Dalam raker dengan BPKP tersebut, selain masalah bimtek bagi aparatur desa, Haji Uma juga turut menyampaikan informasi terbaru yang diperolehnya dari masyarakat di Aceh Utara terkait adanya permintaan dana desa sebesar 15 juta per desa untuk pengadaan running text (teks berjalan) yang akan dipasang di gerbang gapura masing-masing desa. 

Ia menyampaikan hal tersebut apakah menjadi prioritas atau kepentingan pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari dana desa. 

“Apakah ini menjadi prioritas atau hanya kepentingan pihak tertentu yang menunggangi dan mengambil keuntungan dari dana desa,” pungkasnya. []