DIALEKSIS.COM | Bireuen - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengkritisi penyaluran paket sembako Covid-19 sisa tahap satu yang dilakukan oleh Dinas Sosial Bireuen. MaTA menilai penyaluran bantuan yang dilakukan Dinsos Bireuen tidak berbasis data yang benar sehingga banyak penerima yang double.

Koordinator MaTA, Alfian mengatakan pemberian bantuan dalam bentuk sembako yang dikoordinir  Pemerintah di Bireuen tidak berbasis terhadap data yang benar. Kejadian di Gampong Meunasah Capa, Kota Juang sebanyak 101 KK double menerima bantuan paket sembako membuktikan bahwa Dinsos Bireuen belum memiliki data yang benar. 

"Kejadian di Gampong Meunasah Capa berimplikasi besar. Apakah data ini tidak dibangun dengan tepat di level kabupaten atau memang ini dilakukan dengan sengaja,"kata Alfian menjawab Dialeksis.com, Jumat (10/7/2020).

Menurut MaTA jika data masih amburadul, potensi kecurangan sangat besar, yang akan terindikasi pada korupsi nantinya. Seharusnya kata Alfian, soal data orang miskin yang mendapatkan bantuan pada situasi sekarang sudah sangat clear, tidak harus mendata kembali siapa yang berhak dan siapa tidak berhak. Karena proses penyalurannya sudah dilakukan.

"Ketika data penerima bantuan masih amburadul, berarti bisa juga dalam pembangunan Bireuen tidak punya data base yang kuat," ungkap penggiat anti korupsi ini.

MaTA berharap kepada Bupati Bireuen yang baru dilantik Muzakkar A Gani harus memprioritaskan pembangunan Bireuen mengacu pada data base yang kuat karena ketika data tidak benar akan menjadi persoalan dikemudian hari dan mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang bermental korupsi.

Sebagaimana diberitakan Dialeksis.com sebelumnya Sebanyak 101 Kepala Keluarga (KK) di Gampong Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Bireuen double menerima paket sembako Covid-19 tambahan sisa tahap I sumber anggaran refocusing APBK Bireuen 2020.

Dari total 113 KK yang menerima bantuan sembako 101 KK diduga bermasalah karena data yang tidak diverifikasi ulang oleh petugas Program Keluarga Harapan (PKH). (FAJ)