DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ahli tani sekaligus Ketua PDIP Aceh, Muslahuddin Daud mengatakan, selama ini sektor pertanian di Aceh sangat jauh dengan perbankan. Skema bisnis perbankan lebih kepada sektor-sektor non-pertanian.

Padahal, lanjut dia, di tengah pandemi Covid-19, sektor pertanian lah yang menjadi penopang ekonomi Aceh. Tetapi hari ini, pertanian tidak mendapat keuangan dengan porsi yang tepat untuk persoalan pengelolaan.

Sejak Indonesia merdeka, kata dia, pola pengelolaan pertanian selalu dijadikan objek, misalnya seperti subsidi pupuk, subsidi bibit, alat-alat traktor dan sebagainya. Sebenarnya, sambung dia, petani butuh dengan bantuan-bantuan subsidi itu, akan tetapi jika objek kajiannya terus-menerus dilakukan seperti itu, para petani hanya akan merasa tidak senang.

“Saya sebagai petani tidak senang seperti itu. Banyak sekali kerugian-kerugian yang dihadapi oleh petani dengan pola penanganan petani yang demikian,” kata Muslahuddin saat dihubugi Dialeksis.com, Selasa (16/2/2021).

Oleh karena itu, Muslahuddin menggagaskan, perlu ada Bank Tani di Aceh. Bank Tani ini akan berfungsi sebagai penyedia bahan yang lengkap bagi para petani. Karena, yang namanya perbankan bukan hanya sekedar uang, tapi juga barang yang disediakan.

Ia membagikan pengalamannya selama berada di lapangan, jika petani di kasih uang maka petani itu tidak akan mampu mengembalikan uang tersebut dengan jumlah yang diharapkan. Karena demikian, Mushaluddin berharap, misalnya dengan adanya Bank Tani di Aceh, pola penanganan sektor pertanian bisa berubah lebih maju.

“Makanya kita perlu merubah pola dengan Bank Tani, yaitu menyediakan seluruh hal yang dibutuhkan oleh petani. Karena Bank Tani itu bisa menyediakan pupuk, bibit, traktor, pabrik padi, pabrik sawit, smelter dan segala macam. Semua itu sebenarnya bisa dilakukan oleh Bank,” ungkap Ketua PDIP Aceh itu.

Dengan demikian, lanjut dia, ketika Bank Tani ini di set-up, petani bisa leluasa mengakses kredit dalam bentuk barang dengan catatan membawa rencana usaha kerja mereka, misalnya tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perkebunan dan sebagainya.

Kemudian, sambung dia, barulah terjalin komunikasi antara pihak Bank Tani dengan para kreditur. Pihak Bank Tani nanti akan melakukan verifikasi ke lapangan atau uji kelayakan usaha.

“Misalnya objek usahanya dimana, off taker nya siapa, siapa pembelinya. Itu semuanya ditelusuri atau dibuat semacam SOP di perbankan itu agar hulu hilir para petani itu bisa tembus pandang, artinya ketika mereka berusaha, istilah ‘Jaroe bak langai mata u pasai’ itu betul-betul di dapat secara nyata,” katanya.

“Nanti pasti dalam budidaya itu ada detail-detailnya. Misalnya satu hektar sawah padi, mereka bisa ambil pupuk berapa banyak, bibit berapa, tinggal mereka datang ke Bank Tani. Dari kebutuhan mereka, Bank Tani yang akan sediakan. Jadi, yang kita harapkan nanti ke depan itu tidak lagi putus-putus kebutuhannya para petani,” sambung dia.

Hal itu ia sampaikan karena, karena kadang-kadang ketika musim cocok tanam nggak ada bibit, nggak ada pupuk. Kalau pun ada, sambung dia, tidak datang sesuai jadwal bahkan kadang-kadang tidak mencukupi.

Makanya nanti, di setiap cabang-cabang Bank Tani, gagas Muslahuddin, yang besar itu bukan hanya kantor Banknya saja. Tapi yang besar itu gudang-gudang Bank. Bahkan, ia berharap Bank Tani itu menjadi off taker atau menjadi pembeli dari petani. kemudian, Bank Tani itulah yang mencari pembeli baru ke luar daerah.

“Saya berhayal, kalau ini betul-betul bisa kejadian, petani itu tidak perlu lagi bantuan. Nggak perlu lagi dibantu-bantu. Semuanya bisa kita kelola secara bisnis. Alat-alat pertanian tersedia di Bank. Mau alsintan, mau traktor, apapun itu semua tersedia,” jelas ahli tani itu.

Nanti, kata dia, tinggal dihitung, misalnya pak Dolah butuh A,B,C,D. Begitu penjualan, akan ada tim di lapangan, ada surveyor, kemudian juga ada pendampingan. Lalu, “koh pangkai” (potong modal) dan tinggal disepakati bagi hasil dengan pihak Bank Tani itu berapa.

“Misalnya, 1 hektar padi, dapat uang 30 juta, ongkos garap dan segala macam untuk 1 hektar biasanya sekitaran 14 juta. Jadi, dari 30 juta, katakanlah tinggal 20 juta. Nah, 20 juta itu, lalu kasih ke Bank Tani, misalnya sebanyak 5 persen atau 6 persen. Atau dari 20 juta itu dibagi hasil, kasih ke Bank 1 juta, selesai,” jelasnya.

Untuk periodenya juga bisa diatur, kata Muslahuddin, nanti akan ada periode tanaman pangan, periode peternakan, dan periode-periode lainnya.

“Kira-kira bayangan saya seperti itu, kalau itu terjadi, saya rasa Aceh, nggak usah dibantu apa-apa, makmur hidupnya. Saya bisa berpikir begitu, karena saya pelaku, jadi saya paham,” kata Muslahuddin.

Jika saat ini, Pemerintah Aceh mau menyisihkan 20 triliun dari anggaran belanja tahunan untuk dibuatkan Bank Tani dan membuka unit cabang di beberapa Kabupaten/kota, kata Muslahuddin, dana 20 triliun itu pasti akan tercover kembali.

“Kalau saya melihat, solusi pertanian Aceh itu Bank Tani atau bahkan di Indonesia sekalipun, menurut saya itu solusinya. Nggak usah lah Menteri Pertanian, lalu mengalokasikan dana 300 triliun secara terus-terusan setiap tahun. ujung-ujungnya NTP petani tetap seperti biasa kok. Lihat saja subsidi pupuk itu berapa ratus triliun. Coba kita kasih ke Bank Tani, nggak perlu subsidi. Yang penting para petani kapan pun mereka perlu mereka bisa pergi ke Bank Tani,” jelas Ketua PDIP Aceh itu.

Malahan, sambung dia, tengkulak-tengkulak dari Medan itu sewa kost di Aceh untuk buka rentenir bagi para petani di gampong-gampong. Apalagi, kata dia, di rentenir itu bunganya diatas 30 persen.

“30 persen saja petani masih mau, apalagi nanti di Bank Tani yang hanya sekitar 6 persen, terus ada pendampingannya lagi, jelas pemasaran, disediakan ansuransi bila perlu kalau misalnya gagal panen,” kata dia.

“Sebenarnya, itu saja sih. Kalau saya gubernur, itu yang saya buat. Nggak usah panjang-panjang cerita. Kita block saja dulu 5 triliun untuk Bank Tani, yang lain kita buat infrastruktur, nggak perlu program-program lain, pasti melejit ekonomi kita,” pungkas Muslahuddin.