DIALEKSIS.COM |Banda Aceh - "Sudah sepatutnya masyarakat yang ingin berusaha harus didukung. Untuk pembiayaan memang perlu dilihat pihak yang harus dibiayai. Tentu ini ada syaratnya, tetapi jangan pula terlalu memberatkan," sebut Zainai Arifin Lubis, kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI), Aceh. 

"Untuk skala mikro, misalnya sampai Rp 10 juta, lebih pas ke lembaga pembiayan seperti BPRS atau Mahira (Lembaga pembiayan milik Pemko Banda Aceh). Ini memang sudah segmen mereka," sebut Zainal Arifin, menjawab media, Kamis (21/3/2019) malam.

"Namun untuk skala yang lebih besar, bisa BPRS dan Bank Aceh. Khusus untuk Banda Aceh saya minta untuk lebih cepat bergerak dan proaktif, untuk meningkatkan pembiayaan disektor ril atau UMKM. Porsi pembiayan konsumsi atau pegawai harus dikurangi," kata Zainal Arifin.

Statemen yang disampaikan Zainal, sehubungan dengan adanya pemberitaan tentang nasip Cut Aji Nisah yang membuka usaha kerajinan rotan di Keudebing, ingin mendapatkan modal usahanya di Bank Aceh Syariah (BAS), namun terbentur dengan agunan.

Pengalaman yang dirasakan Cut (Baca berita Ketika Mimpi Seorang Emak Pupus di Bank), seharusnya ada solusinya. Cut bisa mengajukan permohonan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimana program ini adalah untuk memajukan dunia usaha khususnya UMKM.

Sudah ada perbankan syariah sebagai penyalur KUR. Bank yang dipercyakan pemerintah untuk persoalan ini adalah BRIS ( Bank Rakyat Indonesia Syariah). Persyaratan untuk pembiayaan KUR mikro juga tidak terlalu memberatkan.

Zainal Arifin juga menambahkan, dalam menyalurkan kredit atau memberi pembiayaan, pihak bank juga harus menjalankanya sesuai dengan SOP. Ada aturan mainya, mereka juga harus memperhatikan prinsip prudential banking, semua itu dilakukan dalam menjaga kredibilitas bank, agar tetap menjadi bank yang dipercaya. (Baga)