Masyarakat mengungsi karena banjir. [Foto: ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Banjir tahunan yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara dinilai karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara luput terhadap bencana alam tersebut. 

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lhokseumawe-Aceh Utara, Iswandi.

Dikarenakan banjir di Aceh Utara sudah berulang-ulang terjadi, Iswandi menduga Pemkab Aceh Utara tak melakukan evaluasi dari pengalaman bencana alam yang sudah terjadi-jadi.

Dari sudut pandang Iswandi, evaluasi Pemkab Aceh Utara yang membagi-bagikan bahan sembako kepada korban terdampak banjir bukanlah solusi yang diharapkan.

Masyarakat, kata dia, menginginkan agar Pemkab Aceh Utara bertanggungjawab dengan banjir-banjir yang terjadi ini.

“Akibat banjir, banyak masyarakat menjadi korban. Dari sektor tani misalnya, cukup banyak masyarakat yang harus kehilangan daya ekonomi karena lahan sawahnya terkena banjir,” ujar Ketua LMND Lhokseumawe-Aceh Utara Iswandi kepada reporter Dialeksis.com, Aceh Utara, Kamis (6/10/2022).

Memang Iswandi tak menampik bahwa banjir merupakan kadar dari bencana alam, hanya saja ia menegaskan jika seandainya para pemangku kepentingan mau bernalar kritis sedikit, pastinya banjir tahunan ini bisa dicarikan solusi.

Di Aceh Utara, kata dia, ada sebuah waduk, namun waduk tersebut masih tak bisa menampung air sungai dikarenakan pekerjaannya masih belum selesai.

Kemudian, lanjut dia, diharapkan kepada Pemkab Aceh Utara untuk bisa membuka jalur aliran sungai baru, atau setidaknya mau mengerok kembali sungai-sungai yang dangkal biar dalam untuk menetralisir banjir.

“Ini lagi hujan deras, ya, artinya ada potensi banjir susulan ada. Semua masyarakat yang terendam banjir ini harus bertahan dari berbagai penyakit keadaan, mereka harus pindah-pindah, mengungsi dan segala macam,” pungkasnya.(Akh)