Praktisi Lingkungan Ir TM Zulfikar ST MP IPU. [Foto: ist] 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Banjir menjadi bencana yang kerap kali melanda Kabupaten Aceh Utara. Namun tingginya curah hujan ditengarai bukan satu-satunya penyebab datangnya bencana yang menimbulkan kerugian tidak sedikit itu. 

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 5 Oktober 2022 mencatat sebanyak 4.443 keluarga yang terdiri atas 13.708 warga mengungsi akibat banjir yang terjadi di tujuh kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Adapun para pengungsi tersebar di 29 tempat pengungsian di wilayah Aceh Utara. 

Menanggapi hal itu, Praktisi Lingkungan, Ir. TM Zulfikar, ST, MP, IPU mengatakan persoalan bencana banjir tidak bisa ditangani oleh satu atau dua lembaga saja, artinya ini perlu kolaborasi, semua pihak harus terlibat. 

“Banyak hal yang harus dikoreksi dan dijalankan. Pertama, kita harus benar-benar fokus terhadap rencana tata ruang yang sudah menjadi fokus bersama,” kata Zulfikar saat diwawancarai Dialeksis.com, Kamis (6/10/2022). 

Selama ini, kata dia, tata ruang di Aceh ini sedang dalam proses revisi sehingga kekuataannya memang sangat lemas. Satu sisi, regulasi ini tidak sepenuhnya dijalankan jadi ini memang harus menjadi tinjauan kembali. 

Akademisi Universitas Serambi Mekah ini menjelaskan, wilayah sungai Aceh Utara masuk ke dalam 2 wilayah sungai yaitu Jambo Aye dan Pasee Peusangan. 

“Kalau kita lihat dari kondisi, wilayah hulu sungai banyak yang rusak, penyebabnya hujan yang lebat, ketika hujan yang lebat ini tidak mampu diserap secara baik oleh hutan otomatis langsung mengalir ke wilayah sungai, seharusnya dia bisa tertampung dulu di hutan,” jelasnya lagi. 

Zulfikar meminta Pemerintah Aceh agar mengelola DAS Jambo Aye dan Keureuto secara terpadu dari hulu ke hilir, guna meminimalisir banjir di Aceh Utara yang kerap terjadi.

Sebenarnya, kata dia, pembangunan bendungan Keureuto di Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, bisa menjadi solusi tidak terjadi banjir lagi. Namun, hingga hari ini proyek tersebut belum bisa dimanfaatkan masyarakat. 

Seperti diberitakan Antara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya tengah memacu percepatan pembangunan Bendungan Keureuto.

Pembangunan fisik salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara ini sudah mencapai 65,63 persen. Basuki menargetkan bendungan itu bisa beroperasi pada tahun 2023.

“Kita harap pembangunan ini tidak terbengkalai, dan tetap diselesai sesuai dengan target agar masyarakat segera bisa menikmati manfaatnya,” pungkasnya. (Nor)