DIALEKSIS.COM | Banda Aceh  - Pemerintah Kota Banda Aceh siap menerapkan sistem transaksi non tunai di tempat umum/pelayanan publik seperti pelabuhan, terminal, dan tempat parkir.

Tahap awal, Pelabuhan Penyeberangan Banda Aceh-Sabang di Ulee Lheue dipilih sebagai pilot project. Adapun transaksi non tunai yang akan diberlakuan di Pelabuhan Ulee Lheue mencakup layanan tiket, kuliner di kantin, dan perparkiran.

Hal tersebut dikemukakan oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dalam rapat pembahasan Kesiapan Elektronifikasi Transaksi Non Tunai Kawasan Pelabuhan Ulee Lheue, Kamis (8/8/2019) di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Aceh.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Zainal Arifin Lubis beserta para pimpinan perbankan yang beroperasi di Banda Aceh, Sekda Banda Aceh Bahagia, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

"Pemko Banda Aceh sangat komit untuk menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat, dan Perwal-nya juga sudah ada. Jadi kami siap menerapkan sistem transaksi non tunai di Banda Aceh," kata Aminullah.

Langkah selanjutnya, menurut wali kota, tinggal meknisme atau teknis pelaksanaan di lapangan. Ia pun sudah menginstruksikan dinas terkait agar program ini bisa diimplementasikan dalam tahun ini.

"Soal anggaran akan kita pastikan harus ada, karena ini juga menyangkut dengan penetapan Banda Aceh sebagai salah satu kota dalam Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia."

"Target kami sebelum akhir tahun, program ini dengan segala kemudahannya akan dapat dinikmati oleh masyarakat. Transaksi non tunai tentunya lebih aman, mudah, dan efisien. Penerimaan PAD pun dapat dioptimalkan," ujar wali kota seraya menekankan pentingnya juga sosialisasi kepada masyarakat sebelum program ini efektif diterapkan nantinya.

Aminullah menambahkan, selain Pelabuhan Ulee Lheue, pihaknya melalui juga akan menerapkan sistem transaksi non tunai di sejumlah tempat publik lainnya. Dua di antaranya yakni lahan parkir di Jalan P Nyak Makam dan Terminal L-300 Lueng Bata.

Senada dengan wali kota, Kepala BI Zainal Arfin Lubis berharap program tersebut bisa direalisasikan dalam tahun ini. Ia pun mengharapkan elektronifikasi dapat berkembang ke segala jenis transaksi pelayanan publik.

"Bukan hanya di Pelabuhan Ulee Lheue dan fasilitas umum milik pemerintah, tapi  ke depannya dapat melibatkan pihak swasta seperti Suzuya Mall dan tempat-tempat publik lainnya," ujarnya.

Diharapkan juga, pemerintah menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung implementasi elektronifikasi. "BI dapat membantu pendanaan melalui komunitas maupun dalam hal sosialiasi," katanya seraya menyebut penerapan sistem transaksi non tunai menjadi langkah maju Banda Aceh menuju smart city. (Jun)