DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Selama mengemban amanah sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq dinilai sukses menjalankan berbagai kebijakan dan program pemerintah pusat. Di saat yang bersamaan, pembangunan Ibukota Provinsi Aceh pun terus dipacunya.

Menurut Peneliti Analisa Demokrasi Indonesia (ADI) Zulfikar Mirza, keberhasilan Kabiro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP tersebut, tak terlepas dari peran Bakri selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat. 

"Ada banyak best practice beliau yang saya catat, di antaranya soal pengendalian inflasi dan menciptakan situasi politik yang kondusif menjelang pemilu," ucap Zulfikar, Minggu (25/6/2023).

"Dan satu lagi yang bisa langsung kini dirasakan oleh masyarakat adalah gencarnya pembangunan infrastruktur di Banda Aceh. Beberapa yang sedang berlangsung, yakni pelebaran jalan dan jembatan di kawasan Punge dan pelebaran Jalan Hasan Saleh di Neusu," ujarnya menambahkan.

Soal pengendalian inflasi daerah, di tangan Bakri Siddiq kini angkanya berada di bawah rata-rata nasional. 

"Beragam upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan beliau bersama stakeholder terkait, membuahkan tren penurunan inflasi di kota kita hingga terakhir tercatat pada Mei lalu 3,41 persen," sebutnya.

Kemudian, Bakri Siddiq juga mampu menciptakan situasi politik yang kondusif menjelang pemilu serentak 2024. 

"Saya rasa baru di masa beliau ada acara silaturahmi para pimpinan parpol di pendopo wali kota. Itu sudah digelar beberapa kali. Sinergi dengan KIP selaku pihak penyelenggara pemilu juga sangat baik," ujar Zulfikar.

Dan yang tak bisa dipungkiri, Bakri Siddiq mumpuni dalam membenahi kondisi keuangan Pemko Banda Aceh yang carut-marut. 

"Lewat tangan dinginnya, potensi defisit anggaran yang diwariskan pemerintahan sebelumnya bisa ditekan hingga 50 persen," imbuhnya.

Merujuk data dari BPKK Banda Aceh, beber Zulfikar, tatkala Bakri Siddiq dilantik, Pemko Banda Aceh dalam kondisi terutang Rp25 miliar. "Plus potensi defisit anggaran hingga mencapai Rp225 miliar," katanya. 

Namun yang perlu digarisbawahi, sebut Zulfikar, angkanya kini jauh berkurang dari potensi defisit anggaran yang telah dihitung sebelumnya, yakni Rp105 miliar sebagaimana laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan 2022. Jadi, salah besar jika ada yang bilang kondisi keuangan Pemko Banda Aceh semakin memburuk. 

"Malah beliau terus berusaha membenahinya demi lancarnya roda pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan demi kemaslahatan masyarakat," katanya.

Zulfikar pun meragukan klaim sejumlah oknum jika Bakri Siddiq ikut "bermain" dalam pentas pesta demokrasi ke depan. 

"Beliau utusan pemerintah pusat. Saya yakin beliau akan mematuhi setiap instruksi dari pusat, dalam hal ini Mendagari selaku atasan langsung beliau. Bahkan di mata kami, Bakri Siddiq layak dipercayakan kembali Mendagri sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh," pungkasnya. [*]