Muslahuddin Daud. [For Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh Muslahuddin Daud ikut menyoroti laporan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh yang melaporkan soal ancaman krisis pupuk bagi petani Aceh akibat kelangkaan pupuk subsidi ke depan.

Menurut Muslahuddin, hal utama yang perlu dipacu oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Distanbun Aceh adalah memperjuangkan jumlah kouta pupuk subsidi.

"Koutanya nanti dapat berapa harus kita perjuangkan. Kalau tidak kita perjuangkan, pasti nggak dapat," kata Muslahuddin Daud kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Sabtu (4/12/2021).

Ia melanjutkan, pasca dapat kouta, langkah susulan yang harus dilakukan oleh Distanbun Aceh ialah memperbaiki sistem distribusi.

Karena, kata dia, perkara dilematis yang dialami petani selama ini dalam sistem distribusi pupuk subsidi ialah meski kouta datanya mencukupi, namun petani kadang tak pernah merasakan pupuk subsidi.

"Kadang-kadang kouta mencukupi, tetapi ke petani tak pernah sampai. Makanya, mekanisme sistem distribusi itu harus diperbaiki oleh pemerintah," ujarnya.

Berdasarkan kacamata tahunan, lanjut Muslahuddin, sistem distribusi pupuk subsidi di Aceh selalu diperbaiki secara berkala. Walau sudah diperbaiki, kata Muslahuddin, di saat masyarakat membutuhkan, faktanya barang tak ada.

Sehingga, ia menegaskan agar perbaikan sistem distribusi pupuk subsidi ke depan betul-betul dikerjakan secara kongkret, terawasi dengan serius, dan tersampaikan ke masyarakat.

Muslahuddin Daud Kritik Distanbun Aceh

Sebagaimana diberitakan dari portal berita Serambinews.com, Kadistanbun Aceh, Cut Huzaimah mengatakan, dalam menghadapi krisis pupuk subsidi nanti, petani Aceh dibebaskan memilih pupuk kimia subsidi atau non subsidi untuk peningkatan produktivitas hasil panen gabah. Akan tetapi, ia memohon ke petani agar menyesuaikan dengan kemampuan keuangan.

Namun, Cut Huzaimah lebih menganjurkan ke petani Aceh untuk meningkatkan produktivitas hasil panen gabah dengan menggunakan pupuk organik saat krisis pupuk subsidi nanti.

Meski demikian, anjuran Kadistanbun Aceh tersebut mendapat kritik keras dari Muslahuddin Daud. Soalnya, tak semua petani di Aceh mampu atau paham mengolah pupuk organik sesuai dengan prosedur.

Muslahuddin Daud yang juga seorang petani aktif menegaskan, tidak semua pupuk organik mencukupi nutrisi tanaman. 

Ia melaporkan, di Aceh hanya terdapat segilitir orang saja yang memahami bagaimana mengkadarkan kecukupan persentase nutrisi untuk tanaman agar tumbuh subur dan mendapat hasil panen sesuai yang diharapkan.

"Kalau petani Aceh semuanya sudah memahami berapa sebenarnya persentase kebutuhan unsur makro dan mikronya tanaman, maka silahkan dianjurkan," tegasnya.

"Kita jangan hanya ngomong organik-organik. Pupuk organik yang seperti apa? Bahannya apa? Apakah bahan-bahan yang ada di masyarakat cukup atau tidak? Kalau cukup bagaimana prosesnya? Proses fermentasinya bagaimana? Apakah pakai bakteri atau pakai jamur? Semua itu kan ada prosesnya! Namun, berapa banyak petani kita yang paham itu," sambung dia yang juga seorang ahli tani yang menerima banyak penghargaan.

Selaku politisi, Muslahuddin meminta Distanbun Aceh untuk lebih mengoptimalkan fungsi pemerintahan. Karena bicara masalah pupuk subsidi di Aceh, kata dia, merupakan persoalan lama yang dari dulu belum kunjung selesai.

"Sudah lama kita bergelut dengan masalah pupuk subsidi, semestinya ada sebuah terobosan baru. Siapa-siapa saja sih stakeholder yang berkaitan dengan masalah pupuk. Sudah bagaimana sistem koordinasi yang berjalan tentang pupuk subsidi ini," pungkas pria asal Meureudu, Pidie Jaya itu.